Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hari Lanjut Usia Nasional, Pemerintah Akan Canangkan Kawasan Ramah Lansia

Kompas.com - 09/03/2021, 15:55 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan mencanangkan kawasan ramah lansia dalam rangka Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) yang digelar setiap 29 Mei.

Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Togap Simangunsong mengatakan, pencanangan kawasan ramah lansia tersebut dilakukan di daerah yang dinilai ramah terhadap lansia.

“Kami berharap penentuan kawasan ramah lansia berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan bersama, supaya kawasan ramah lansia benar-benar ideal dan objektif seperti pedomannya," kata Togap dikutip dari situs Kemenko PMK, Selasa (9/3/2021).

Baca juga: BPOM: Vaksin Covid-19 AstraZeneca Bisa Diberikan kepada Lansia

Togap mengatakan, dalam pencanangan kawasan ramah lansia akan ada pendoman dan kriteria yang telah ditetapkan panitia.

Panitia tersebut terdiri dari beberapa kementerian dan lembaga terkait.

Selain itu, sejumlah kegiatan lainnya dalam rangka HLUN juga akan diselenggarakan.

"Mulai dari kampanye sosial, lansia kit, pembentukan Pusat Santunan Keluarga, griya lansia, dan agrowisata lansia," kata Togap.

Baca juga: 5 Alasan Lansia Indonesia Tak Perlu Ragu Terima Vaksin Covid-19

HLUN sendiri ditetapkan untuk mengapresiasi semangat, peran penting dan strategis penduduk lanjut usia di Indonesia.

Berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, jumlah lansia di Indonesia saat ini ada sebanyak 26,82 juta jiwa atau 9,92 persen.

Jumlah tersebut diperkirakan akan meningkat seiring peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Hal tersebut tercermin dari peningkatan usia harapan hidup penduduk Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com