Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Imam Besar Istiqlal: Tak Boleh Main-main dengan Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Kompas.com - 19/02/2021, 14:21 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menegaskan bahwa seluruh pihak tidak boleh bermain-main dengan pemberdayaan perempuan dan anak.

Pasalnya, kata dia, hal tersebut akan mempengaruhi perjalanan Indoensia agar menjadi bangsa yang stabil.

Itu dikatakan Nasaruddin saat menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara Kementerian PPPA dengan Badan Pengelola Masjid Istiqlal (BPMI) tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berbasis masjid, Jumat (19/2/2021).

Baca juga: Kementerian PPPA-Istiqlal Kerja Sama Pemberdayaan Perempuan dan Anak Berbasis Masjid

"Kita tidak boleh bermain-main dengan pemberdayaan perempuan dan anak di masa depan jika Indonesia ingin stabil dalam berbagai macam sudut pandang, maka tidak ada cara lain kecuali penguatan keluarga," ujar Nasaruddin.

Disamping kepada Menteri PPPA Bintang Puspayoga, kata Nasaruddin, hal yang sama juga sudah disampaikan kepada beberapa menteri lainnya seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) hingga ke Komisi VIII DPR.

Oleh karena itu, kata dia, program-program yang selaras antara BPMI dan Kementerian PPPA harus berjalan.

Ia mengatakan, dari beberapa survei terbukti bahwa permasalahan yang terjadi pada anak dan perempuan tidak terlepas dari persoalan keluarga.

"Surveinya Kapolda, anak-anak jalanan itu adalah anak-anak korban ego orangtua. Bapak ibunya cerai, anaknya tidak terurus," kata dia.

"Survei kami juga di beberapa pemberdayaan, anak-anak yang korban narkoba itu ternyata umumnya mereka adalah anak-anak broken home," lanjut dia.

Termasuk anak yang terlibat kasus kriminal, kata dia, faktor penyebabnya adalah kelemahan dalam pembinaan rumah tangga.

Baca juga: Imam Besar Istiqlal: Pemberdayaan Masyarakat Berawal dari Penguatan Keluarga

Adapun penandatanganan MoU antara Kementerian PPPA dan BPMI dilakukan untuk menjalankan pemberdayaan perempuan dan anak berbasis masjid.

Hal tersebut bertujuan agar keluarga menjadi kuat dan dapat menjadi keluarga yang ideal.

Program-program yang ada di Kementerian PPPA sendiri dinilai sangat dekat dengan program yang ada Masjid Istiqlal itu sendiri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com