Imam Besar Istiqlal: Pemberdayaan Masyarakat Berawal dari Penguatan Keluarga

JAKARTA, KOMPAS.com - Imam Besar Masjid Istiqlal K.H. Nasaruddin Umar mengatakan, pemberdayaan masyarakat berawal dari penguatan masyarakat dan keluarga.

Hal tersebut disampaikan Nasaruddin saat menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dengan Badan Pengelola Masjid Istiqlal (BPMI) tentang pemberdayaan perempuan dan perlindugan anak berbasis masjid, Jumat (19/2/2021).

"Karena kami sangat sadar dan yakin bahwa pemberdayaan masyarakat itu sesungguhnya berawal dari penguatan masyarakat, penguatan keluarga," kata Nasaruddin.

Baca juga: Kementerian PPPA-Istiqlal Kerja Sama Pemberdayaan Perempuan dan Anak Berbasis Masjid

Menurut dia, keluarga yang kuat dan ideal akan menciptakan negara yang kuat dan ideal pula.

Ia juga menilai, siapa pun tidak mungkin bisa mengidealkan suatu masyarakat dan negara yang ideal tanpa keluarga ideal.

Bahkan, kata dia, di dalam Alquran terdapat 500 ayat yang berbicara tentang hukum yang 80 persen di antaranya berbicara tentang hukum-hukum kekeluargaan dan 10 persen yang berbicara tentang masyarakat dan negara.

"Ini satu pelajaran besar dari kitab suci bahwa memang tidak mungkin kita bisa mendapatkan sebuah negara ideal, masyarakat ideal yang ditegakkan di atas rumah tangga-rumah tangga yang berantakan," kata dia.

Baca juga: Pemerintah Ingin Perbanyak Masyarakat Lulus Program Keluarga Harapan

"Kalau ingin memperbaiki sebuah negara dan masyarakat, maka basic masyarakat itu adalah keluarga. Segala-galanya bersumber dari keluarga," sambungnya.

Adapun MoU tersebut dilakukan karena program-program yang ada di Kementerian PPPA dinilainya sangat dekat dengan program Masjid Istiqlal itu sendiri.

Sementara itu, Menteri PPPA Bintang berharap, kesepakatan yang telah ditandatangani tersebut tidak hanya menjadi dokumen semata tetapi benar-benar bisa dilaksanakan.

"Saya harap kesepakatan ini tidak hanya menjadi dokumen semata tetapi harus benar-benar menjadi komitmen dan tanggung jawab kita bersama dalam memberdayakan perempuan dan memberikan perlindungan kepada anak-anak kita," ujar Bintang dalam sambutannya.

Baca juga: Menteri PPPA: Rendahnya Keterwakilan Bikin Kebijakan Kurang Sudut Pandang Perempuan

Ia mengatakan, secara formal kesepakatan tersebut telah dilakukan dan harus menjadi langkah awal untuk diwujudkan melalui kegiatan lainnya.

Baik itu dengan pembentukan kelompok kerja maupun rencana aksi lainnya.

"Sehingga melahirkan program dan kegiatan yang memberikan manfaat besar bagi perempuan dan anak," ucap dia.