Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Ingin Perbanyak Masyarakat Lulus Program Keluarga Harapan

Kompas.com - 18/02/2021, 10:12 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menargetkan untuk memperbanyak masyarakat yang terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) lulus dari program Keluarga Harapan (PKH).

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, meskipun PKH merupakan salah satu upaya pemerintah mengentaskan kemiskinan namun KPM PKH didorong untuk bisa segera lulus dari program tersebut.

Definisi lulus yang dimaksud adalah kondisi sosial ekonomi yang sudah meningkat.

"Yang paling penting sekarang bagaimana kita memperbanyak jumlah lulusan (KPM PKH graduasi mandiri) dan mempercepat," ujar Muhadjir saat mengunjungi Balai Ekonomi Desa (Balkondes) Kebon Sari, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Rabu (17/2/2021), dikutip dari siaran pers.

Baca juga: Mensos Minta Pendamping PKH Bantu Tekan Angka Kasus TBC dan Stunting

Muhadjir mengatakan, selama ini pemerintah telah melakukan intervensi dengan memberi pelatihan dan bimbingan usaha bagi KPM PKH.

Dengan demikian, apabila usaha mereka maju dan berkembang, maka kepesertaan PKH-nya pun bisa dicabut.

"Kemudian digandengkan dengan bantuan pinjaman modal, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau yang lain," kata dia.

Selain mendapatkan bantuan sosial, KPM PKH juga diberikan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia keluarga di beberapa bidang.

Baca juga: Tak Dapat BLT PKH? Cek, Apakah Memenuhi Syarat dan Kriteria Penerima Ini

Antara lain, bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan anak,  kesejahteraan sosial, dan ekonomi, termasuk program komplemen pemberdayaan.

Muhadjir menilai intervensi paling efektif untuk mengentaskan kemiskinan adalah melalui jalur pendidikan.

Salah satunya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Magelang melalui dinas sosial bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Magelang.

Mereka memberikan bimbingan belajar kepada anak dari KPM PKH yang duduk di kelas XII SMA/SMK sederajat agar siap masuk ke perguruan tinggi.

"Ini satu langkah yang bagus, bisa dicontoh oleh perguruan tinggi lain untuk memberikan bimbingan kepada putra-putri keluarga penerima PKH. Saya kira bagus ini dan sudah ada beberapa yang kuliah, lulus, dan mendapatkan KIP kuliah juga," kata dia.

Baca juga: Muhadjir: Eksploitasi Alam yang Salah Jadi Salah Satu Penyebab Banjir di Kalsel

Adapun selama pandemi Covid-19 ini, pemerintah juga memberikan intervensi berupa aturan relaksasi subsidi bunga KUR.

"Harapannya, dapat membantu penerima PKH dalam mengembangkan usaha. Tapi ya kita harapkan mereka tidak usah disubsidi sudah jalan," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menyoal Tindak Lanjut Pelanggaran Pemilu yang Formalistik ala Bawaslu

Menyoal Tindak Lanjut Pelanggaran Pemilu yang Formalistik ala Bawaslu

Nasional
PDI-P Sebut Jokowi dan Gibran Tak Lagi Kader, Zulhas: Sudah Ada Rumahnya, PAN ...

PDI-P Sebut Jokowi dan Gibran Tak Lagi Kader, Zulhas: Sudah Ada Rumahnya, PAN ...

Nasional
Saksi Sebut Pemenang Lelang Proyek Tol MBZ Sudah Diatur

Saksi Sebut Pemenang Lelang Proyek Tol MBZ Sudah Diatur

Nasional
PAN Prioritaskan Kader Sendiri untuk Maju Pilkada 2024

PAN Prioritaskan Kader Sendiri untuk Maju Pilkada 2024

Nasional
Jokowi Tinjau Pasar Tumpah Mamasa, Cek Harga dan Berencana Bangun Pasar Baru

Jokowi Tinjau Pasar Tumpah Mamasa, Cek Harga dan Berencana Bangun Pasar Baru

Nasional
PKS: Selamat Bertugas Prabowo-Gibran

PKS: Selamat Bertugas Prabowo-Gibran

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Punya PR Besar karena Kemenangannya Dibayangi Kontroversi

Pengamat: Prabowo-Gibran Punya PR Besar karena Kemenangannya Dibayangi Kontroversi

Nasional
Kementerian KP Gandeng Kejagung Implementasikan Tata Kelola Penangkapan dan Budi Daya Lobster 

Kementerian KP Gandeng Kejagung Implementasikan Tata Kelola Penangkapan dan Budi Daya Lobster 

Nasional
Respons Putusan MK, Zulhas: Mari Bersatu Kembali, Kita Akhiri Silang Sengketa

Respons Putusan MK, Zulhas: Mari Bersatu Kembali, Kita Akhiri Silang Sengketa

Nasional
Agenda Prabowo usai Putusan MK: 'Courtesy Call' dengan Menlu Singapura, Bertemu Tim Hukumnya

Agenda Prabowo usai Putusan MK: "Courtesy Call" dengan Menlu Singapura, Bertemu Tim Hukumnya

Nasional
Awali Kunker Hari Ke-2 di Sulbar, Jokowi Tinjau Kantor Gubernur

Awali Kunker Hari Ke-2 di Sulbar, Jokowi Tinjau Kantor Gubernur

Nasional
'MK yang Memulai dengan Putusan 90, Tentu Saja Mereka Pertahankan...'

"MK yang Memulai dengan Putusan 90, Tentu Saja Mereka Pertahankan..."

Nasional
Beda Sikap soal Hak Angket Pemilu: PKB Harap Berlanjut, PKS Menunggu, Nasdem Bilang Tak 'Up to Date'

Beda Sikap soal Hak Angket Pemilu: PKB Harap Berlanjut, PKS Menunggu, Nasdem Bilang Tak "Up to Date"

Nasional
Bima Arya Ditunjuk PAN Jadi Kandidat untuk Pilkada Jabar 2024

Bima Arya Ditunjuk PAN Jadi Kandidat untuk Pilkada Jabar 2024

Nasional
Guru Besar UI: Ironis jika PDI-P Gabung ke Kubu Prabowo Usai Putusan MK

Guru Besar UI: Ironis jika PDI-P Gabung ke Kubu Prabowo Usai Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com