Anggota DPR: PPKM Sulit Tekan Kasus Covid-19 jika Tidak Ada Karantina Total

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani mengatakan kasus penularan Covid-19 tidak akan terkendali jika penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) masih setengah-setengah.

Menurutnya, pemerintah perlu melakukan karantina wilayah atau pembatasan sosial berskala besar scara total.

"Perpanjangan PPKM akan sulit menekan angka kasus jika pemerintah tidak segera melakukan karantina wilayah secara penuh/PSBB total," kata Netty dalam keterangan tertulis, Senin (25/1/2021).

Baca juga: IDI Jakarta Sebut PPKM Periode Pertama Belum Efektif Kurangi Kasus Covid-19

Netty menilai, meski pemerintah mengatur pembatasan di perkantoran atau pusat perbelanjaan, tapi kerumunan massa masih terjadi banyak tempat.

Tokoh-tokoh serta pejabat publik juga belum bisa jadi contoh yang baik bagi masyarakat.

"Di pasar tradisional, antrean dalam pengurusan SIM/STNK, rumah makan, bahkan kegiatan perkumpulan di masyarakat masih berjalan tanpa protokol kesehatan," tuturnya.

Ia pun meminta pemerintah terus meningkatkan 3T (testing, tracing, treatment) atau pengetesan, pelacakan, dan pengobatan dan memasifkan edukasi 3M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan).

Selain itu, kata Netty, pemerintah harus terus meningkatkan kualitas dan kuantititas fasilitas layanan kesehatan untuk pasien Covid-19.

"Fokuskan anggaran dan perhatian pada penanganan sektor kesehatan sebagai basis masalah. Saat ini sudah banyak RS rujukan yang kekurangan fasilitas ruang perawatan, sehingga pasien harus mengantri dan lambat ditangani," tegas Netty.

Baca juga: Instruksi Mendagri: Sejumlah Daerah di 7 Provinsi Ini Perpanjang PPKM

Bertalian dengan itu, Netty meminta pemerintah segera menambah rumah sakit rujukan maupun wisma isolasi mandiri yang saat ini hampir penuh di daerah-daerah. Kurangnya jumlah tenaga kesehatan juga perlu jadi perhatian.

"Banyaknya nakes yang telah gugur, kelelahan, serta jadwal yang tidak lagi normal, seharusnya dijawab pemerintah dengan terobosan kebijakan yang afirmatif. Selain jumlahnya yang ditambah, pelindungan, dan dukungan anggaran yang maksimal juga harus dipenuhi," kata dia.