Pembatasan Kegiatan di Jawa-Bali, Pemerintah Berharap Kendalikan Kasus Covid-19 Lebih Cepat

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berupaya menekan tingginya penambahan kasus harian Covid-19 dengan pembatasan kegiatan masyarakat di Jawa dan Bali pada 11-25 Januari. Tercatat ada 8.854 kasus Covid-19 dalam sehari, pada Rabu (6/1/2021).

Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, situasi pandemi di Jawa dan Bali berkontribusi pada peningkatan jumlah kasus secara nasional

"Meskipun ada beberapa daerah juga di luar Jawa dan Bali yang juga berkontribusi. Kita harus lakukan pengetatan agar kasusnya terkendali, tidak timbul korban, dan bisa menjadi modal aktivitas sosial ekonomi ke depan," ujar Wiku, dalam talkshow yang ditayangkan melalui akun Youtube BNPB, Kamis (7/1/2021).

Baca juga: Mendagri Terbitkan Instruksi soal Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Jawa-Bali

Wiku menuturkan, kasus harian Covid-19 yang mencapai 8.854 telah menimbulkan banyak korban pasien maupun tenaga kesehatan.

Oleh sebab itu, pemerintah mengambil langkah pembatasan kegiatan karena tidak ingin lonjakan kasus harian kembali terjadi.

"Betul, ada pembatasan, tapi bukan pelarangan. Dengan melakukan pembatasan ini, harapannya kasus bisa terkendali dengan cepat dan kita bisa stabil kembali ke depan, karena kita harus bertahan cukup panjang," ungkap Wiku.

Baca juga: Pemerintah Batasi Kegiatan Masyarakat di Jawa dan Bali pada 11 hingga 25 Januari

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto mengumumkan, pemerintah mengambil langkah pembatasan kegiatan masyarakat untuk mencegah semakin tingginya penularan Covid-19.

Airlangga mengatakan, pembatasan kali ini menyasar kegiatan masyarakat secara terbatas.

"Pemerintah melihat beberapa hal yang perlu dilakukan pembatasan dari kegiatan masyarakat. Yang harapannya penularan Covid-19 bisa dicegah atau dikurangi seminimal mungkin," ujar Airlangga, dikutip dari tayangan konferensi pers di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/1/2021).

Baca juga: Beda Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Jawa-Bali dan PSBB