Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei LSI: 25 Persen Responden Toleran terhadap Praktik Suap dan Gratifikasi

Kompas.com - 06/12/2020, 20:04 WIB
Devina Halim,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan, ada 25 persen responden yang menilai praktik suap dan gratifikasi sebagai sesuatu yang wajar. Survei dilakukan terhadap 2.000 responden yang dipilih secara acak selama 29 November-3 Desember 2020.

“Ada 25 persen masyarakat pada Desember 2020 ini yang toleran terhadap praktik-praktik suap dan gratifikasi,” kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam konferensi pers secara daring, Minggu (6/12/2020).

Baca juga: Survei LSI: Masyarakat Melihat Korupsi Makin Parah

Sementara, sebanyak 67,9 persen responden tidak toleran terhadap praktik suap dan gratifikasi. Sisanya, sebesar 7 persen responden tidak tahu atau tidak menjawab.

Menilik hasil survei selama empat tahun belakangan, Djayadi menuturkan, jumlah responden yang toleran terhadap praktik suap dan gratifikasi tidak mengalami banyak perubahan.

Pada 2016, 30 persen responden menilai pemberian uang atau hadiah merupakan hal yang wajar.

Jumlahnya menurun pada 2017 menjadi 26 persen, kemudian meningkat menjadi 33,8 persen di 2019, hingga akhirnya menjadi 25 persen pada 2020.

“Secara mayoritas masyarakat kita, paling tidak di tingkatan persepsi, itu kurang atau tidak toleran terhadap suap dan gratifikasi, tapi yang toleran juga masih cukup banyak,” tuturnya.

Baca juga: Survei LSI: 39,6 Persen Responden Anggap Korupsi Meningkat dalam 2 Tahun Terakhir

Sementara, untuk persepsi publik terhadap kolusi dan nepotisme, hasil survei menunjukkan 65 persen responden berpendapat tindakan itu adalah hal yang negatif.

Rinciannya, 17 persen responden menganggapnya sebagai sebuah kejahatan dan 48 persen menganggap tindakan itu tidak etis.

Sementara, 31 persen responden menilai tindakan itu bukan hal yang negatif. Dari jumlah itu, 19 persen orang menilai kolusi dan nepotisme adalah tindakan normal.

Sisanya sebesar 12 persen responden menganggapnya sebagai tindakan yang perlu dilakukan untuk memperlancar proses.

“Di satu sisi ada peningkatan intoleransi terhadap kolusi dan nepotisme, tapi pada saat yang sama toleransi terhadap nepotisme dan kolusi juga tidak mengalami penurunan,” ucap dia.

Baca juga: Survei TII: Hanya 50 Persen Responden Menilai Kinerja KPK Cukup Baik

Adapun hasil survei bersumber dari dua survei nasional yang berbeda tetapi dilakukan dalam waktu bersamaan.

Masing-masing survei memiliki responden sebanyak 2.000 orang yang dipilih secara acak. Metode survei dilakukan lewat sambungan telepon.

Survei ini memiliki margin of error kurang lebih 2,2 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Nasional
Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Nasional
Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Nasional
Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Nasional
Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Nasional
Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Nasional
Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Nasional
Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com