KSP Klaim Transformasi Ekonomi di Papua Periode 2015-2019 Berjalan Baik

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Utama Kedeputian III Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono mengklaim, berbagai indikator menunjukkan kondisi sosial ekonomi di Papua dan Papua Barat membaik pada periode 2015-2019. Ia menyebut, perbaikan terjadi sebagai akibat dari pembangunan yang terus dilakukan pemerintah.

“Bukti transformasi ekonomi berjalan baik di Papua,” kata Edy melalui keterangan tertulis, Selasa (1/12/2020).

Baca juga: MenkopUKM: UMKM Papua Bisa Fokus pada Komoditas Unggul Seperti Sagu dan Rempah

Edy menuturkan, selama 2015-2019 angka kemiskinan di Papua turun dari 28,40 persen menjadi 27,53 persen. Sementara, Papua Barat turun dari 25,72 persen menjadi 22,17 persen.

Tak hanya itu, indeks pembangunan manusia Papua diklaim naik dari 57,25 ke 60,84. Kenaikan juga terjadi di Papua Barat dari angka 61,73 menjadi 64,7. Perbaikan ini menurutnya sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Selanjutnya, Edy mengatakan, pembangunan jaringan jalan berdampak pada perbaikan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Hal tersebut berdasarkan studi Lembaga Ilmu Pengetahuian Indonesia (LIPI) dan The Asia Foundation pada 2018. 

Edy menilai, perbaikan konektivitas membuat masyarakat bisa menjual barang dagangan ke luar daerah dalam jumlah lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Perbaikan konektivitas juga memperbaiki kehidupan sosial lantaran warga bisa lebih sering untuk saling berkunjung.

“Pembangunan jalan mendorong penurunan biaya dan waktu tempuh,” ujar Edy.

Baca juga: Menko PMK Minta Penyaluran Bansos di Papua Dikawal agar Sampai dan Tepat Sasaran

Kemudian, Edy juga menyinggung soal angka ketimpangan ekonomi di Papua dan Papua Barat. Ia menyebut distribusi pendapatan membaik.

Namun berdasarkan data yang ia paparkan, angka koefisien gini di Papua pada 2015 yakni 0,392. Sementara pada 2019, angka koefisien gini menjadi 0,394. Artinya, ketimpangan ekonomi di Papua pada periode 2015-2019 makin meningkat.

Sedangkan pada periode yang sama, penurunan ketimpangan ekonomi terjadi di Papua Barat. Koefisien gini pada 2015 mencapai 0,428 dan turun menjadi 0,386 pada 2019.

Dengan demikian, berdasarkan data tersebut ketimpangan ekonomi di Papua Barat periode 2015-2019 makin kecil.

Edy mengakui bahwa pertumbuhan ekonomi Papua pada 2019 negatif. Hal ini disebabkan kerena penurunan tajam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sektor pertambangan, akibat transisi sistem produksi PT Freeport dari tambang terbuka menjadi tambang bawah tanah.

Namun, di luar itu, pertumbuhan ekonomi Papua mencapai 5,03 persen.

“Artinya kita bisa mengatakan bahwa secara umum distribusi pendapatan di wilayah Papua dan Papua Barat membaik,” klaim Edy.

Baca juga: Hutan Adat Papua Habis Diganti Lahan Sawit, AMAN Singgung RUU 10 Tahun Belum Disahkan

Edy menambahkan, pemerintah terus melakukan pembangunan di kawasan Papua, salah satunya meresmikan beroperasinya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong, Papua Barat pada akhir 2019 silam.

Ia menyebut, KEK Sorong difokuskan di industri pengolahan hasil tambang (nikel) dan hasil hutan/perkebunan.

“Hal itu merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah untuk menyebar pusat pertumbuhan ekonomi agar tidak hanya menumpuk di bagian barat Indonesia saja,” kata Edy.