Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tutup Munas Ke-10 MUI, Wapres: Pemerintah dan Masyarakat Miliki Harapan Besar

Kompas.com - 27/11/2020, 11:40 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, pemerintah dan masyarakat memiliki harapan besar kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf dalam acara penutupan Musyawarah Nasional MUI ke-10 Tahun 2020 di Jakarta, Jumat (27/11/2020).

"Pemerintah dan masyarakat memiliki harapan besar kepada MUI untuk terus menjalankan perannya yang sangat vital, yaitu sebagai khadimul ummah atau pelayan umat sekaligus sebagai shadiqul hukumah atau mitra pemerintah," kata Ma'ruf.

Baca juga: Maruf Amin Kini Jadi Ketua Dewan Pertimbangan MUI Periode 2020-2025

Menurut Ma'ruf, harapan itu terutama agar agama menjadi sumber inspirasi, landasan berpikir, dan kaidah penuntun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Termasuk, juga MUI harus dapat menjaga agama dari upaya-upaya penodaan agama.

"Menjaga agama, menjaga negara dari upaya-upaya yang mencederai kesepakatan-kesepakatan nasional seluruh bangsa," kata dia.

Kemudian, menjaga umat dari akidah menyimpang, cara bermuamalah tak sesuai syariah, hingga mengkonsumsi hal-hal yang tidak halal.

Selain itu, Ma'ruf juga meminta agar berbagai penguatan harus dilakukan MUI.

Mulai dari penguatan agama, penguatan negara dalam berbagai aspek, hingga penguatan umat melalui pemberdayaan baik dari bidang ekonomi, pendidikan, maupun yang lainnya.

Baca juga: MUI Umumkan Dewan Pimpinan Harian 2020-2025, Ini Nama-namanya

Termasuk, melakukan penyatuan, seperti menyatukan umat dalam rangka mengeratkan persaudaraan (ukhuwah Islamiyah), menyatukan bangsa dalam rangka menguatkan ukhuwah wathoniyah dan menguatkan bangsa-bangsa.

Contohnya, kata dia, seperti yang dilakukan MUI ketika mensponsori perdamaian di Afghanistan dan mungkin nanti di berbagai belahan (dunia) dalam rangka melaksanakan ukhuwah insaniyah.

"Kunci keberhasilan dalam melaksanakan peran tersebut adalah konsistensi pengurus MUI dalam menegakkan prinsip (mabda’) dan garis organisasi (khittah) yang telah menjadi tradisi para pengurus MUI dari masa ke masa," kata dia.

Baca juga: Miftachul Akhyar Terpilih sebagai Ketua Umum MUI Periode 2020-2025

Ma'ruf mengatakan, selama kedua prinsip itu menjadi pedoman, maka kepercayaan masyarakat dan pemerintah akan terjaga.

Adapun dalam Munas MUI ke-10 tersebut, Ma'ruf yang sebelumnya merupakan Ketua Umum MUI nonaktif pun terpilih menjadi Ketua Dewan Pertimbangan MUI periode 2020-2025.

Sementara, Ketua Umum MUI periode 2020-2025 kini diemban oleh KH Miftachul Akhyar, Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

"MUI ini menjadi sesuatu yang sudah diwariskan oleh para pendiri yang terus berlanjut dan kita menjadi pelanjut," kata dia.

"Saya sudah melakukan itu dan sekarang tanggung jawab itu ada di K.H. Miftachul Akhyar sebagai komandan operasi lapangan. Mudah-mudahan ini akan membawa keaadaan yang lebih baik lagi," ucap Ma'ruf.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Nasional
Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Nasional
KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik Jika Ikuti Putusan MA

KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik Jika Ikuti Putusan MA

Nasional
Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Nasional
KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Nasional
Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

Nasional
Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

Nasional
Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

Nasional
[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur | Tugas Baru Budi Susantono dari Jokowi

[POPULER NASIONAL] Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur | Tugas Baru Budi Susantono dari Jokowi

Nasional
Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Nasional
SYL Mengaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

SYL Mengaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

Nasional
PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com