Menteri PPPA: Jangan Biarkan Perempuan Terus Terjebak Pilihan Menikah atau Meniti Karier

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga mengingatkan agar tidak ada lagi pihak yang membiarkan perempuan terjebak dalam pilihan.

Pilihan yang dimaksud adalah pilihan antara menikah atau meniti karier sebagaimana yang sering dipermasalahkan masyarakat.

"Jangan biarkan perempuan terus terjebak dalam pilihan antara menikah atau meniti karier," ujar Bintang saat memberi sambutan di acara webinar Peringatan Hari Ibu secara daring, Rabu (25/11/2020).

Bintang mengatakan, saat ini banyak yang menilai bahwa seolah-olah jika perempuan menikah maka ruangnya untuk berkontribusi secara ekonomi akan hilang.

Baca juga: Keuntungan Industri 4.0 bagi Perempuan Bekerja

Sementara jika ia memilih untuk meniti karier, maka ia tidak mempunyai peran lagi dalam mengawal tumbuh kembang anak untuk menciptakan generasi unggul yang berkualitas.

"Dalam kehidupan bermasyarakat sosok perempuan yang mandiri secara ekonomi bahkan dapat menjadi pahlawan ekonomi keluarga melalui usaha yang digelutinya apalagi dalam masa-masa sulit ini," kata Bintang.

Selain itu, kata dia, para perempuan yang mandiri secara ekonomi berperan dalam melaksanakan fungsi ekonomi keluarga.

Dengan demikian, keluarga pun menjadi lebih harmonis, setara, dan sejahtera.

Baca juga: Ibu Bekerja Rentan Alami Stres Kronik

Oleh karena itu, Bintang pun berpesan kepada perempuan-perempuan Indonesia untuk tetap berkarya.

"Karena karya perempuan tak hanya bermanfaat bagi diri sendiri mereka, tetapi juga keluarga dan bangsa," kata dia.

"Selama ini banyak perempuan yang termarginalkan dianggap tidak bisa, padahal mereka hanya tidak diberikan akses dan dukungan yang cukup," lanjut Bintang.

Bintang pun berharap adanya kolaborasi dari pemerintah, lembaga masyarakat, dunia usaha, dan media seluruh tantangan perempuan akibat kontruksi sosial yang merugikan mereka dapat dihadapi.

Baca juga: Ibu Bekerja Jangan Merasa Bersalah karena…

Selain itu, kata dia, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 juga telah menjamin hak yang sama bagi laki-laki dan perempuan.

Pasalnya, komposisi penduduk Indonesia antara laki-laki dan perempuan memiliki persentase yang hampir setara.

Namun faktanya, kata dia, masih terjadi ketimpangan antara laki-laki dan perempuan yang terlihat dari indeks pembangunan manusia (IPM), indeks pembangunan gender (IPG), dan indeks pemberdayan gender (IDG).