Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Waketum: PAN Tak Terganggu Kemunculan Partai Masyumi Reborn

Kompas.com - 07/11/2020, 18:37 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi menyambut baik kembali aktifnya Partai Masyumi.

Ia berharap, Partai Masyumi dapat ikut berkontestasi dalam Pemilu 2024.

"PAN merasa senang dan bergembira jika Partai Masyumi dapat lahir kembali dan menjadi kontestan dalam pemilu 2024," kata Viva saat dihubungi, Sabtu (7/11/2020).

Baca juga: Amien Rais Siap Gabung Jika Partainya Kalah Besar dari Masyumi

Viva mengatakan, PAN tidak merasa terganggu dengan hadirnya Partai Masyumi karena memiliki ideologi partai yang berbeda.

Ia mengatakan, Partai Masyumi berideologi Islam dan PAN berideologi nasionalis-religius.

"PAN tidak merasa terancam, atau terganggu depan kelahiran Partai Masyumi karena basis sosialnya berbeda. Meski dalam beberapa daerah ada segmen pemilih yang berhimpitan, di era demokrasi modern ini semua diserahkan kepada kebebasan pilihan politik rakyat," ujarnya.

Viva menambahkan, partainya mengajak Partai Masyumi untuk bersinergi dalam membangun basis konstituen di masyarakat.

Menurut Viva, membangun basis konstituen di era demokrasi modern menjadi tantangan bersama, di mana ikatan idelogi di basis konstituen bisa semakin melonggar.

"Untuk itu, upaya membangun basis konstituen saat ini adalah dengan kerja dan karya nyata di masyarakat serta kehadiran partai politik dapat dirasakan dan memberikan manfaat kepada rakyat," pungkasnya.

Baca juga: Partai Masyumi Dideklarasikan Lagi, Amien Rais hingga Rizieq Shihab Diajak Bergabung

Sebelumnya, bertepatan dengan tasyakuran Hari Ulang Tahun ke-75 Partai Masyumi, sejumlah tokoh Islam mendeklarasikan kembali aktifnya partai tersebut pada Sabtu (7/11/2020).

Deklarasi ini dilangsungkan secara virtual dan dihadiri oleh sejumlah tokoh Islam, di antaranya Ketua Persiapan Pendirian Partai Islam Ideologis (Masyumi Reborn) Masri Sitanggang, mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua, dan deklarator Partai Ummat Amien Rais.

Adapun kegiatan deklarasi ditandai dengan pembacaan naskah deklarasi oleh Ketua Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Partai Islam Ideologis (BPU-PPII), A Cholil Ridwan.

"Kami yang bertanda tangan di bawah ini, mendeklarasikan kembali aktifnya Partai Politik Islam Indonesia yang dinamakan Masyumi," kata Cholil dalam deklarasi yang disiarkan secara virtual, Sabtu.

Cholil berjanji, melalui Partai Masyumi, ajaran dan hukum Islam akan berjalan di Indonesia.

“Semoga Allah meridhoi perjuangan Masyumi hingga meraih kemenangan di Indonesia,” ujar dia.

Masri mengatakan, sejumlah tokoh umat Islam bersatu untuk mendeklarasikan partai tersebut. Adapun, proses deklarasi ini telah disiapkan selama 1 tahun 4 bulan.

“Alhamdulillah berkat rahmat Allah dan didorong keinginan luhur supaya umat Islam memiliki satu partai ideolgis yang berpengaruh, maka sampai jugalah kita pada momen bersejarah, momen dimana berkumpulnya tokoh dan bangkitnya kekuatan partai Islam di Tanah Air,” ujar Masri.

Ia menambahkan, selain mendeklarasikan partai ideologis tersebut, dibentuk pula panitia organisasi tersendiri yang bukan berasal dari organisasi masyarakat.

“Sengaja kami mengambil bentuk organisasi kepanitiaan, bukan ormas atau lainnya, ini dimaksudkan agar lebih lentur, longgar, meminimalisasi, dan mudah mengkomunikasikan ide pendirian partai ini ke semua simpul kekuatan umat Islam,” papar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Tanggapi Luhut soal Orang 'Toxic', Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Tanggapi Luhut soal Orang "Toxic", Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Nasional
Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Nasional
Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim 'Red Notice' ke Interpol

Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim "Red Notice" ke Interpol

Nasional
Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Nasional
Anggap 'Presidential Club' Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Anggap "Presidential Club" Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Nasional
Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Nasional
Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Nasional
KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
Prabowo Tak Perlu Paksakan Semua Presiden Terlibat 'Presidential Club'

Prabowo Tak Perlu Paksakan Semua Presiden Terlibat "Presidential Club"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com