Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Indonesia Belum Bisa Mengonversi Ziswaf Jadi Kekuatan Finansial Alternatif

Kompas.com - 27/10/2020, 13:22 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, saat ini Indonesia belum mampu mengonversi potensi social fund dari zakat, infak, sedekah dan wakaf (ziswaf). Padahal, menurut Maruf, ziswaf memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi kekuatan finansial alternatif.

"Dalam bidang social fund, yakni zakat, infak, shadaqah, dan wakaf, sampai saat ini Indonesia belum bisa mengonversi potensinya yang besar menjadi kekuatan finansial alternatif," ujar Ma'ruf dalam webinar Majalah Infobank secara virtual, Selasa (27/10/2020).

Baca juga: Wapres Maruf: Mau Bangun Ekonomi Kerakyatan? Manfaatkan Ziswaf

Ma'ruf mengatakan, jika ziswaf menjadi kekuatan finansial alternatif, maka aspek fiskal kesejahteraan umat Islam di Indonesia dapat ditopang dengan baik.

Oleh karena itu, kata Ma'ruf, pihaknya akan mengawal Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang ada untuk mengambil berbagai terobosan.

"Sehingga potensi ZIS yang ada bisa dimaksimalkan," kata dia.

Baca juga: Melihat Potensi Ziswaf dalam Usaha Atasi Dampak Covid-19

Sementara itu untuk wakaf, pemerintah sedang menyiapkan Gerakan Nasional Wakaf Tunai (GNWT).

 

Ma'ruf menuturkan, dana yang terkumpul dari GNWT akan menjadi dana abadi umat yang hasil pengelolaannya digunakan untuk membiayai program-program sosial dan pendidikan untuk kesejahteraan masyarakat.

"Saya meyakini, zakat, infak, shadaqah, dan wakaf apabila ditangani serius dapat menjadi pilar kuat pelaksanaan program kesejahteraan umat Islam," kata dia.

Baca juga: Ingin Dana Ziswaf Bermanfaat Bagi Mahasiswa, Dompet Dhuafa Gandeng Perguruan Tinggi

Ma'ruf pun berharap seluruh upaya pemerintah dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah bisa berhasil.

Pasalnya, ekonomi dan keuangan syariah juga dapat membantu pemulihan ekonomi nasional yang memburuk akibat pandemi Covid-19.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Nasional
 Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Nasional
Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Nasional
Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Nasional
KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

Nasional
Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Nasional
Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Nasional
Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Nasional
Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Nasional
Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Nasional
Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Nasional
Menteri KP: Lahan 'Idle' 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Menteri KP: Lahan "Idle" 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Nasional
Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Nasional
Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Nasional
Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com