Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[POPULER NASIONAL] Angka Penularan Covid-19 Mendekati 300.000 Kasus | Presiden: Tak Perlu Sok-sokan Lockdown

Kompas.com - 04/10/2020, 06:24 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Angka penularan Covid-19 di Indonesia masih cukup tinggi. Hingga Sabtu (3/9/2020), akumulasi penularan penyakit yang diakibatkan virus corona ini hampir mendekati angka 300.000 kasus.

Hal itu diketahui berdasarkan data yang dipublikasikan pemerintah melalui laman Covid19.go.id. Tercatat, saat ini akumulasi kasus positif Covid-19 telah mencapai 299.506 kasus.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo menilai, penerapan lockdown di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, bukan menjadi solusi yang tepat untuk menekan laju pertumbuhan kasus Covid-19.

Pasalnya, ia menilai, keputusan itu dapat berdampak pada kehidupan masyarakat secara luas.

Berikut berita terpopuler di Kompas.com, kemarin, selengkapnya:

1. Angka penularan Covid-19 di Indonesia hampir 300.000 kasus

Dalam 24 jam terakhir, diketahui terdapat penambahan 4.007 kasus baru Covid-19.

Berdasarkan data yang sama, terdapat penambahan 3.712 pasien Covid-19 yang telah dinyatakan sembuh atau tidak lagi terinveksi virus corona.

Dengan demikian, jumlah pasien yang telah dinyatakan sembuh saat ini sebanyak 225.052.

Namun demikian, kabar duka masih diumumkan pemerintah setelah 83 orang tercatat meninggal dunia dalam sehari. Kini, angka kematian akibat penyakit ini telah mencapai 11.055 orang sejak pandemi diumumkan pertama kali.

Selengkapnya di sini

2. Jokowi: tak perlu sok-sokan lockdown

Kepala Negara menyatakan, dalam menangani Covid-19, pemerintah mencari titik keseimbangan antara kepentingan kesehatan masyarakat dan kepentingan ekonomi.

"Tidak perlu sok-sokan akan me-lockdown provinsi, me-lockdown kota, atau me-lockdown kabupaten, karena akan mengorbankan kehidupan masyarakat," kata Jokowi dalam video yang diunggah di akun Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu (3/10/2020).

Untuk itu, Jokowi menekankan pentingnya penerapan pembatasan sosial berskala mikro atau micro-lockdown ketimbang melakukan lockdown di tingkat kota, kabupaten atau provinsi.

"Kita buat lebih terarah, spesifik, fokus, tajam untuk mengatasi masalah Covid tapi tidak membunuh ekonomi dan kehidupan masyarakat, ini yang harus kita lakukan," kata Jokowi," ujar Jokowi.

Selengkapnya di sini

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com