Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Kompas.com - 23/09/2020, 19:19 WIB
Irfan Kamil,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memastikan, tidak ada keputusan apapun terkait kebijakan perubahan kurikulum.

Hal itu, ditegaskan Nadiem Makarim dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR, Rabu (23/9/2020).

"Perlu saya klarifikasi sekali lagi seperti yang saya umumkan melalui Instagram saya bahwa tidak ada kebijakan apapun sampai saat ini yang sudah diputuskan mengenai perubahan kurikulum nasional," kata Nadiem Makarim.

"Bahkan di 2021 pun tidak akan ada kebijakan perubahan kurikulum nasional, hanya akan ada prototyping-nya, akan kami tes di tahun 2021, itu pun hanya di sekolah penggerak," lanjut dia.

Baca juga: Pelajaran Sejarah Tetap Ada di Kurikulum, Ini Pertimbangan Kemendibud

Nadiem sekaligus menyayangkan adanya informasi yang tidak benar terkait mata pelajaran sejarah akan dihapus seiring dengan informasi soal perubahan kurikulum.

Ia memastikan hal itu tidaklah benar. Bahkan Nadiem mengatakan, kajian mengenai kurikulum baru belum final dan belum berada di mejanya.

"Apalagi ada penyebaran berita yang tidak benar, bahwa akan ada penghapusan pelajaran sejarah. Jadi itu mohon ditekankan sekali lagi," ucap Nadiem.

Nadiem menjelaskan, setiap kebijakan terkait kurikulum pendidikan, pastinya akan dikaji terlebih dahulu dengan berbagai pemangku kepentingan.

"Semua itu pastinya dengan partisipasi publik, dan uji publik dan mulai di DPR dulu. Jadi dengan senang hati kami akan mengadakan FGD tersebut dengan DPR, mungkin kita mulai dengan diskusi-diskusi yang lebih intensif," ujar Nadiem.

Baca juga: [KLARIFIKASI] Mata Pelajaran Sejarah Tidak Dihapus dari Kurikulum

"Harapan ke depan, masyarakat bisa memberikan masukan dan bisa membantu kita input yang kontruktif, tanpa emosi, tanpa penyebaran berita tidak benar," lanjut dia.

Diberitakan, rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menghapus mata pelajaran sejarah dari kurikulum nasional ramai diperbincangkan di media sosial.

Akun Facebook Diana Damai P menulis status sebagai berikut: "Pelajaran sejarah mau dihapus oleh mas menteri .. apa gak inget ada semboyan "bangsa yg besar tidak pernah lupa sejarahnya .." Mungkin dia lupa .. ????????"

Sementara, akun Facebook Zahrul Ependi menulis status meminta pendapat dari warganet lainnya soal rencana penghapusan pelajaran sejarah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com