Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BP2MI Gagalkan Pengiriman Pekerja Migran Ilegal ke Kamboja

Kompas.com - 11/09/2020, 21:26 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menggagalkan pengiriman enam calon pekerja migran ilegal ke Kamboja.

Kepala BP2MI Benny Rhamdani menjelaskan, penggagalan tersebut bermula dari adanya laporan dari salah seorang calon pekerja migran melalui Crisis Center BP2MI, pada Selasa (6/9/2020).

Calon pekerja migran tersebut mengaku akan diberangkatkan ke Kamboja melalui Bandara Internasional Kualanamu, Medan, Sumatera Utara.

Baca juga: BP2MI Bawa 19 Calon ABK dari Tempat Penampungan di Jakut

"Yang bersangkutan calon pekerja migran telah melapor ke BP2MI dan menjelaskan modus pemberangkatan ilegal," ujar Benny dalam keterangan tertulis, Jumat (11/9/2020).

Setelah mendapat laporan, kemudian UPT BP2MI Medan melakukan koordinasi dengan Polres setempat untuk mengamankan.

Sebanyak enam calon perkerja migran diamankan, tiga orang asal Pasang Sidempuan, dua orang asal Singkawang Kalimantan Barat, dan satu orang asal Batuampar Kalimantan Barat.

Setelah selesai menjalani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Satgas Bareskrim Mabes Polri, keenam pekerja migran itu dibawa menuju BP2MI Jakarta.

Baca juga: BP2MI Gerebek Penampungan Calon ABK di Jakarta Utara

Berdasarkan pemeriksaan, mereka mengaku mendapat tawaran bekerja di Kamboja melalui saudaranya. Mereka dijanjikan dengan gaji Rp 4 juta dan uang makan 250 dolar AS setiap bulannya.

Benny mengatakan, keenam calon pekerja migran itu juga sudah diperiksa oleh Satgas TPPO Bareskrim Polri.

Tak hanya itu, semua dokumen beserta tiket dan uang sejumlah 60.000 dolar AS sudah diserahkan ke penyidik sebagai barang bukti untuk proses hukum lebih lanjut.

"Insya Allah satu hari ke depan, sesuai hasil koordinasi dengan Dirtipidum Bareskrim Polri, keenam calon PMI bisa dipulangkan ke daerah asalnya," kata Benny.

Baca juga: BP2MI Selamatkan 18 Calon ABK di Jakarta Utara

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com