Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Penduduk Indonesia Lanjutkan Pendidikan Tinggi Masih Terbatas

Kompas.com - 07/09/2020, 10:10 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, saat ini belum banyak penduduk Indonesia yang berkesempatan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf saat memberi sambutan dalam pengukuhan mahasiswa baru dan guru besar Universitas Negeri Surabaya tahun akademik 2020/2021 secara daring, Senin (7/9/2020).

"Jumlah penduduk Indonesia yang mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan tinggi masih sangat terbatas," ujar Ma'ruf.

Baca juga: Menko PMK Minta Pemda Ikut Ambil Tanggung Jawab dalam Persoalan Pendidikan Selama Pandemi

Ma'ruf mengatakan, data Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS-BPS) Februari 2020 menunjukkan, dari 137,91 juta penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja, hanya 14,2 juta atau 10,3 persen yang mendapatkan pendidikan tinggi.

Oleh karena itu, kata Ma'ruf, seluruh mahasiswa baru yang telah diterima di perguruan tinggi baik negeri maupun swasta merupakan kelompok elite dalam struktur masyarakat Indonesia.

Ma'ruf Amin mengakui bahwa untuk dapat diterima sebagai mahasiswa di perguruan tinggi negeri tidak mudah.

"Pada tahun 2020 saja, terdapat lebih dari 500.000 peserta yang mengikuti ujian masuk perguruan tinggi negeri dari berbagai pelosok di Tanah Air," kata dia.

Baca juga: Selain Pesantren, Lembaga Pendidikan Islam Juga Dapat Bantuan Dana Kemenag

Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 110.000 atau 22 persen peserta yang diterima di berbagai perguruan tinggi negeri, termasuk di Universitas Negeri Surabaya.

Lebih jauh Ma'ruf mengatakan, saat ini pemerintah menempatkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) unggul sebagai prioritas nasional.

Sebab, SDM unggul merupakan kunci untuk memenangkan persaingan global, maka peranan perguruan tinggi untuk menghasilkan SDM unggul tersebut menjadi sangat penting.

"Saya selalu menyampaikan bahwa SDM unggul adalah SDM yang sehat, cerdas, memiliki produktivitas tinggi, produktif dalam menghasilkan sesuatu yang manfaat dan maslahat, memiliki semangat untuk berkompetisi, cinta tanah air, dan berakhlak mulia atau ber-akhlakul karimah," kata dia.

Baca juga: Jokowi Sebut Masalah Pendidikan Tinggi Kompleks, Minta Rektor Saling Bantu

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

 Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Nasional
Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Nasional
Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Nasional
KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

Nasional
Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Nasional
Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Nasional
Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Nasional
Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Nasional
Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Nasional
Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Nasional
Menteri KP: Lahan 'Idle' 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Menteri KP: Lahan "Idle" 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Nasional
Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Nasional
Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Nasional
Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Nasional
Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com