Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perusakan di Ciracas akibat Hoaks, Perbaikan Literasi Anggota TNI-Polri Diperlukan

Kompas.com - 01/09/2020, 16:30 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat militer dan intelijen, Susaningtyas Kertopati mengatakan, harus ada perbaikan literasi kepada prajurit TNI dan Polri pada semua tingkatan.

Hal tersebut dibutuhkan, kata dia, berkaca dari peristiwa penyerangan Mapolres Ciracas, Jakarta Timur pada Sabtu (29/8/2020) lalu yang diakibatkan oleh berita bohong atau hoaks.

Kabar bohong itu disebar salah seorang oknum anggota TNI, dan dipercayai teman-temannya sesama tentara.

"Harus ada suatu perbaikan terhadap literasi prajurit TNI dan Polri semua tingkatan, agar tidak mudah percaya hoaks maupun berita post truth (suatu upaya pembenaran bagi hal yang belum tentu benar)," ujar Nuning kepada Kompas.com, Selasa (1/9/2020).

Baca juga: TNI Perbaiki Kerusakan akibat Aksi Anarkistis Oknum Tentara di Ciracas

Menurut dia, peristiwa perusakan yang melibatkan anggota TNI atau Polri bukan hal yang baru. Sebab, sebelumnya di beberapa daerah juga terjadi hal yang sama.

Namun, kata dia, tindakan-tindakan demikian kerap kali dianggap selesai setelah pimpinan kedua institusi bertemu dan berjabatan tangan.

"Sudah saatnya ada langkah jitu untuk menyelesaikan persoalan sosio-psikologi ini pada porsi yang seharusnya," kata dia.

Tak hanya itu, kata dia, komunikasi organisasi secara vertikal dan horizontal pun harus dibenahi.

Dengan demikian, kebijakan yang ada pun dapat dipahami, dihayati, dan dilaksanakan dengan ikhlas oleh seluruh pihak dalam institusi tersebut sehingga tidak hanya hafalan semata.

Baca juga: Polri dan TNI Cari Orang yang Pakai Airsoft Gun Saat Serang Mapolsek Ciracas

Selain itu, kata dia, hal penting yang harus dilakukan TNI-Polri saat ini adalah melakukan riset tentang masalah pertikaian antar institusi yang terus berulang.

"Harus disegerakan TNI maupun Polri adakan riset tentang hal ini agar akar permasalahan dapat diketahui. Hasil penelitian dapat digunakan untuk mengoreksi regulasi bila diperlukan," kata dia.

Termasuk juga melakukan pengumpulan bahan keterangan dalam kegiatan intelijen secara mendalam dan tidak hanya melihat secara parsial saja.

Menurut dia, perjalanan konflik antara TNI dan Polri selama ini harus diurutkan sedemikian rupa mengingat tidak ada peristiwa yang terjadi mendadak.

"Jika kita hanya melihat dinamika versus antar institusi saja maka tidak bisa membaca embrio permasalahan. Ini kan bisa saja merupakan impact dari situasi berkembang atau banyak sebab lain," kata Nuning.

Baca juga: Prajurit TNI Diminta Perbaiki Cara Pandang Jiwa Korsa

Bahkan, kata dia, bisa saja, pelaku merupakan kepanjangan pihak yang memiliki kepentingan tertentu untuk membuat kacau dan menghancurkan citra pihak lain.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kata Gerindra soal Pelibatan Partai Koalisi di Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran

Kata Gerindra soal Pelibatan Partai Koalisi di Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran

Nasional
Puji Penghijauan di Balikpapan dan Surabaya, Jokowi: Kota Lain Saya Tunggu ...

Puji Penghijauan di Balikpapan dan Surabaya, Jokowi: Kota Lain Saya Tunggu ...

Nasional
Kemenaker Perkuat Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kawasan Eropa

Kemenaker Perkuat Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kawasan Eropa

Nasional
Soal Polemik Tapera, Fahira Idris Minta Pemerintah Perhatikan Keluhan Rakyat

Soal Polemik Tapera, Fahira Idris Minta Pemerintah Perhatikan Keluhan Rakyat

Nasional
Jokowi Minta Pemda Bangun Transportasi Publik ART, Jauh Lebih Murah dari MRT

Jokowi Minta Pemda Bangun Transportasi Publik ART, Jauh Lebih Murah dari MRT

Nasional
PKB Utus Ketua DPW Jakarta Komunikasi dengan Anies Terkait Pilkada 2024

PKB Utus Ketua DPW Jakarta Komunikasi dengan Anies Terkait Pilkada 2024

Nasional
Bareskrim Proses Berkas TPPU Panji Gumilang, Segera Dikirim ke JPU

Bareskrim Proses Berkas TPPU Panji Gumilang, Segera Dikirim ke JPU

Nasional
Jokowi: Kota Masa Depan Harus Ramah Pejalan Kaki, Disabilitas, dan Perempuan

Jokowi: Kota Masa Depan Harus Ramah Pejalan Kaki, Disabilitas, dan Perempuan

Nasional
Laporan BPK 2021: Ada Data Pensiunan Ganda di Tapera, Saldo Rp 3,3 M Jadi Rp 6,6 M

Laporan BPK 2021: Ada Data Pensiunan Ganda di Tapera, Saldo Rp 3,3 M Jadi Rp 6,6 M

Nasional
Ormas Keagamaan Kelola Tambang: Atur Pertanggungjawaban Kesalahan Pengelolaan

Ormas Keagamaan Kelola Tambang: Atur Pertanggungjawaban Kesalahan Pengelolaan

Nasional
Indonesia Usulkan Makan Siang Gratis Jadi Program Satgas Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan

Indonesia Usulkan Makan Siang Gratis Jadi Program Satgas Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan

Nasional
Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Nasional
Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Nasional
KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

Nasional
Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com