Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Pemerintah Siapkan 290 Juta Dosis Vaksin Covid-19 hingga 2021

Kompas.com - 24/08/2020, 11:32 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyatakan,pemerintah telah menyiapkan 290 juta dosis vaksin Covid-19 hingga akhir 2021.

Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka rapat terbatas tentang penanganan Covid-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (24/8/2020).

"Tadi saya dapat laporan dari Bu Menlu, Pak Menteri BUMN, sampai akhir 2021 kita sudah kurang lebih mendapatkan komitmen 290 juta (dosis vaksin). Sebuah jumlah yang sangat besar sekali," kata Jokowi.

Ia mengklaim Indonesia menjadi negara yang paling siap dalam menyediakan vaksin untuk warganya di ASEAN.

Baca juga: Indonesia Impor 50 Juta Calon Vaksin Corona dari China, Ahli: Perlu Antisipasi Jika Gagal

Sebabnya, ia melihat negara lain baru mendapat komitmen produksi vaksin Covid-19 sebanyak 1-2 juta dosis.

Dengan demikian, Jokowi menambahkan, penanganan Covid-19 yang dilakukan Indonesia sudah di jalur yang benar.

Ia berharap hal tersebut didukung komunikasi publik yang baik sehingga aktivitas ekonomi.bisa berangsur normal.

"Saya kira ini berita sangat bagus. Kita harapkan dengan perbaikan komunikasi yang baik, confidence market betul bisa kita berikan pada mereka. Jadi yang mengenai pengadaan vaksin saya kira tadi disampaikan oleh Bu Menlu, Pak Erick (Thohir) nanti tolong diulang lagi," lanjut Jokowi.

Baca juga: Kimia Farma dan Perusahaan UEA Kerja Sama Pengembangan Vaksin Covid-19

Untuk diketahui, PT Bio Farma (Persero) dipastikan menerima bulk atau konsentrat Ready to Fill (RTF) vaksin Covid-19 dari Sinovac sebanyak 50 juta dosis pada November 2020 sampai dengan Maret 2021 mendatang.

Kepastian itu ditandai dengan penandatanganan Prelimenary Agreement of Purchase and Supply of Bulk Production of Covid-19 Vaccine, yang dilaksanakan pada 20 Agustus 2020 di Hainan, Tiongkok.

Menteri BUMN sekaligus Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPEN) Erick Thohir menyampaikan bahwa dalam perjanjian itu Bio Farma tidak hanya sekedar mengolah dan mendistribusikan saja, tetapi juga ada unsur transfer teknologi.

"Dalam kunjungan ini kita ingin memastikan transformasi dari industri kesehatan kita, di mana Bio Farma kerja sama dengan Sinovac adalah sebuah kerja sama yang win-win, bahwa menyepakati dengan Sinovac dalam hal transfer knowledge, transfer teknologi, ini yang perlu digarisbawahi," ujar Erick dalam keterangan dilansir dari Antara, Sabtu (22/8/2020).

Baca juga: 3 Hari Lagi Disuntik Vaksin Covid-19, Ridwan Kamil: Kalau Ada Reaksi, Kami Harus Tanggung Jawab

Pada 20 Agustus 2020, dilaksanakan dua penandatanganan perjanjian.

Pertama, Indonesia dipastikan mendapatkan tambahan pasokan bulk vaksin Covid-19 hingga Maret 2021, tambahan pasokan sampai dengan akhir tahun 2021.

Perjanjian itu untuk menyepakati komitmen ketersediaan pasokan bulk vaccine hingga 50 juta dosis vaksin mulai November 2020 hingga Maret 2021.

Untuk dokumen kedua yang ditandatangani Sinovac dan Bio Farma adalah MoU untuk komitmen kapasitas bulk vaccine 2021 dimana Sinovac akan memberikan prioritas kepada Bio Farma untuk pasokan bulk vaccine hingga akhir tahun 2021.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com