Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebaran 1.821 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Tertinggi dengan 552

Kompas.com - 17/08/2020, 15:58 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Penambahan kasus Covid-19 di Tanah Air masih terus terjadi, yang memperlihatkan masih adanya penularan virus corona di masyarakat.

Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 pada Senin (17/8/2020), penambahan kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir mencapai 1.821 orang.

Jumlah tersebut menyebabkan total kumulatif kasus Covid-19 di Tanah Air mencapai 141.370 sejak diumumkan pertama kali pada 2 Maret lalu.

Baca juga: UPDATE: Bertambah 1.821, Total Kasus Covid-19 Indonesia Lewati 140.000

Dari penambahan itu pula, DKI Jakarta mencatatkan jumlah kasus baru terbanyak di antara provinsi lainnya, yakni 552 kasus.

Adanya penambahan kasus baru tersebut membuat total kasus Covid-19 di Jakarta mencapai 29.952.

Kemudian disusul oleh Jawa Timur yang bertambah 336 kasus baru sehingga total menjadi 28.239, Aceh bertambah 168 kasus baru sehingga total menjadi 1.044.

Selanjutnya adalah Kalimantan Timur yang bertambah 116 kasus baru sehingga total menjadi 2.485, Kalimantan Selatan bertambah 90 sehingga total menjadi 7.241, dan Sulawesi Selatan bertambah 97 kasus sehingga total menjadi 11.148.

Baca juga: UPDATE 17 Agustus: Suspek Covid-19 di Indonesia Ada 78.659 Orang

Berikut adalah sebaran 1.821 kasus baru dari 31 provinsi Indonesia:

1. DKI Jakarta: 552 kasus baru

2. Jawa Timur: 336 kasus baru

3. Aceh: 168 kasus baru

4. Kalimantan Timur: 116 kasus baru

5. Sulawesi Selatan: 97 kasus baru

6. Kalimantan Selatan: 90 kasus baru

7. Gorontalo: 67 kasus baru

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com