Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY: Pandailah Alokasikan APBN, apalagi Kita Tambah Utang

Kompas.com - 12/08/2020, 05:07 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden keenam Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, pemerintah masih berpeluang dalam menyelamatkan ekonomi Indonesia dari ancaman krisis.

Kuncinya, pemerintah cermat dan berhati-hati dalam mengalokasikan anggaran APBN selama pandemi Covid-19.

"Pandai-pandailah mengalokasikan (anggaran) kita punya uang APBN, apalagi kita tambah utang, budget enggak ada, enggak cukup, utang masuk. Nah, ini harus pas betul, jangan ke mana-mana, harus disiplin kita ini," kata SBY saat peluncuran buku Monograf di Cikeas, Bogor, Selasa (11/8/2020).

SBY mengatakan, dalam kondisi pandemi Covid-19 ini, alokasi anggaran harus dialirkan pada bidang kesehatan agar upaya memutus rantai virus corona berjalan dengan baik.

Baca juga: Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

"Mestinya alokasi ini untuk stop disease, alirkan ke dunia kesehatan, RS, APD, pelayanan kesehatannya di seluruh Tanah Air agar makin sedikit yang terjangkit, makin sedikit, hingga akhirnya nol nantinya insya Allah," ujarnya.

SBY juga mengatakan, pemerintah harus menetapkan strategi, kebijakan, dan aksi yang tepat dalam pemulihan ekonomi.

SBY menyarankan, agar pemerintah memprioritaskan penanganan Covid-19 di zona merah menjadi zona kuning, dan dari zona kuning menjadi zona hijau.

Baca juga: Soal Covid-19, SBY: Ekonomi dan Nyawa Manusia Bukan Suatu Dilema

Langkah ini, menurut dia, akan memberikan pengaruh pada membaiknya pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

"Dengan demikian, itu dulu, karena ekonomi akan segera merapat melengkapi dan menyusul ya," ucapnya.

Lebih lanjut, SBY juga mendorong pemerintah untuk memberikan bantuan kepada kelompok yang terdampak Covid-19, seperti pelaku UMKM dengan memberikan bantuan sosial dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

"Semua yang ekonomi yang mati seperti PHK besar-besaran dikasih insentif supaya tidak PHK, jadi banyak kompromi untuk kebangkitan kembali ekonomi," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Profil Haerul Amri, Legislator Fraksi Nasdem yang Meninggal Ketika Kunker di Palembang

Profil Haerul Amri, Legislator Fraksi Nasdem yang Meninggal Ketika Kunker di Palembang

Nasional
Demokrat Minta Golkar, Gerindra, PAN Sepakati Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Demokrat Minta Golkar, Gerindra, PAN Sepakati Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Nasional
SYL Beli Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta Pakai Uang Hasil Memeras Anak Buah

SYL Beli Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta Pakai Uang Hasil Memeras Anak Buah

Nasional
Anggota Komisi X DPR Haerul Amri Meninggal Saat Kunjungan Kerja

Anggota Komisi X DPR Haerul Amri Meninggal Saat Kunjungan Kerja

Nasional
Polri Desak Kepolisian Thailand Serahkan Fredy Pratama ke Indonesia Jika Tertangkap

Polri Desak Kepolisian Thailand Serahkan Fredy Pratama ke Indonesia Jika Tertangkap

Nasional
Jokowi Sebut 3 Hal yang Ditakuti Dunia, Wamenkeu Beri Penjelasan

Jokowi Sebut 3 Hal yang Ditakuti Dunia, Wamenkeu Beri Penjelasan

Nasional
Soal 'Presidential Club', Djarot PDI-P: Pak Prabowo Kurang Pede

Soal "Presidential Club", Djarot PDI-P: Pak Prabowo Kurang Pede

Nasional
Polri Serahkan Kasus TPPU Istri Fredy Pratama ke Kepolisian Thailand

Polri Serahkan Kasus TPPU Istri Fredy Pratama ke Kepolisian Thailand

Nasional
Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Nasional
Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Nasional
Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Nasional
Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Nasional
Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Nasional
Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com