Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jubir Menhan: Lumbung Pangan Nasional Bukan Program Cetak Sawah

Kompas.com - 14/07/2020, 16:48 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Menteri Pertahanan Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan, program food estate atau lumbung pangan nasional bukan seperti program mencetak sawah.

"Ada pendapat yang keliru menyebutkan bahwa program food estate di Kalimantan Tengah itu sebagai program cetak sawah, ini berbeda," tegas Dahnil dalam keterangannya, Selasa (14/7/2020).

Dahnil mengatakan, food estate merupakan program pengembangan pusat cadangan pangan.

Menurut dia, di lokasi pengembangan lumbung pangan tersebut tidak hanya akan ditanam padi. Tetapi juga menanam komoditi lainnya.

Baca juga: Sebut Lahan Calon Lumbung Pangan Nasional Gagal Dikembangkan Era Soeharto, Demokrat Minta Jokowi Kaji Ulang

Misalnya, singkong hingga jagung, termasuk komoditi lainnya yang bermanfaat untuk pengembangan pangan dan kebutuhan pangan di seluruh Indonesia.

"Ini demi untuk memperkuat ketahanan pangan kita dan cadangan logistik strategis di masa yang akan datang untuk pertahanan negara yang lebih kuat," kata dia.

Dahnil Anzar mengatakan, pengembangan lumbung pangan di Kalimantan Tengah tak hanya melibatkan Kementerian Pertahanan. Melainkan juga melibatkan Kementerian Pertanian, PUPR, hingga BUMN.

Menurut dia, semuanya dituntut saling berkoordinasi dan berkolaborasi untuk pengembangan lumbung pangan nasional sebagai cadangan logistik strategis.

Baca juga: Ini Alasan Jokowi Tunjuk Prabowo Pimpin Proyek Lumbung Pangan

Dia juga menegaskan, tak ada yang tumpang tindih dalam penunjukan Kementerian Pertahanan sebagai leading sector pada program tersebut.

"Ini terkait dengan koordinasi yang rapi, koordinasi yang baik agar food estate di Kalimantan Tengah itu dapat menjadi cadangan logistik strategis," tegas Dahnil Anzar.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk menjadi leading sector pengembangan lumbung pangan nasional.

Hal ini disampaikan Kepala Negara usai meninjau lokasi pengembangan lumbung pangan nasional di Kalimantan Tengah bersama Prabowo, Kamis (9/7/2020).

Baca juga: Lumbung Pangan Nasional Diserahkan ke Prabowo, Ini Kata Nasdem...

"Karena ini menyangkut cadangan strategis pangan kita, leading sector-nya akan kita berikan ke Pak Menhan," kata Presiden Jokowi seperti dikutip siaran pers resmi Istana, Kamis malam.

Presiden Jokowi menyebut, Prabowo selaku leading sector akan didukung Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.

"Tentu saja di daerah kita harapkan ada dukungan dari gubernur dan para bupati," sambung Kepala Negara.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Nasional
SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

Nasional
PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

Nasional
Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Nasional
Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Nasional
162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

Nasional
34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

Nasional
KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

Nasional
Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Nasional
PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

Nasional
Hasto Curiga Ada 'Orderan' di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Hasto Curiga Ada "Orderan" di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Nasional
Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Nasional
Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com