Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Wakil Ketua DPR: “New Normal” Dapat Dilakukan dengan Baik Dalam Waktu Dekat

Kompas.com - 29/05/2020, 14:34 WIB
Anggara Wikan Prasetya,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Koordinator Satuan Tugas (Satgas) Lawan coronavirus disease 2019 (Covid-19) DPR RI  yang juga Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa new normal dapat dilakukan dengan baik dalam waktu dekat.

Hal itu ia sampaikan saat memimpin kunjungan Satgas Lawan Covid-19 DPR RI ke Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, Kamis (28/5/2020).

Menurut Dasco, keyakinannya new normal dapat dilakukan dengan baik itu adalah karena data yang disiapkan dan dipaparkan telah akurat.

Data itu disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartanto. Berdasarkan data yang ada, terkait epidemiologinya, beberapa daerah sudah siap menerapkan new normal.

Baca juga: Syarat WHO dan Bappenas Sebelum Longgarkan PSBB Memasuki New Normal

Seluruh data bersumber dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan dihitung kembali oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

“Sudah dipaparkan dengan baik mengenai jangka panjang dan jangka pendek new normal di berbagai sektor. Itu detail daerah per daerah. Namun, secara umum kami menilai sudah cukup baik mendekati sempurna,” kata Dasco dalam keterangan tertulis.

Selain itu, kunjungan itu juga dilakukan untuk membahas dan menyelaraskan visi baru penerapan new normal, khususnya tentang protokol kesehatan.

Upaya itu tak hanya dilakukan dengan kunjungan ke Kemenko Bidang Perekonomian saja, melainkan juga di Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Baca juga: Kemendagri Minta Daerah Sosialisasikan Persiapan New Normal

Salah satu sektor yang masih perlu dirinci lebih dalam, menurut Dasco, adalah pendidikan. Perincian itu, seperti tentang pengaturan sistem sekolah saat new normal.

"Sektor pendidikan yang masih harus lebih didetilkan karena menyangkut berbagai aspek terutama bagaimana pengaturan sekolah maupun pesantren,” ujar Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com