Jika Ada Warga yang Tak Kebagian Bansos, Mensos Serahkan ke Pemda

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial Juliari Batubara menyerahkan teknis aturan jika ada warga tak mampu yang tak kebagian jatah bantuan sosial dari pemerintah pusat.

Juliari menyadari, bansos yang disalurkan pemerintah untuk mengatasi dampak ekonomi dari pandemi virus corona Covid-19 itu berpotensi tak tersalurkan merata saat pendistribusian di lapangan.

"Sudah pasti ada yang tidak terima. Makanya penyelesaiannya silahkan pemda atur," kata Juliari kepada wartawan, Senin (27/4/2020).

Baca juga: Kapolri Instruksikan Polres Siagakan 10 Ton Beras untuk Warga yang Belum Terima Bansos

Juliari menambahkan, sejak awal mekanisme pendataan penerima bansos beserta alokasi per kelurahan atau desa diserahkan sepenuhnya kepada daerah.

"Kita tidak mengatur hal tersebut, supaya nanti tidak kacau," kata dia.

Juliari berpesan kepada Ketua RW atau Kepala Desa untuk memastikan bansos terdistribusi merata.

Selain itu, ia juga mengharapkan semangat gotong royong antar warga terkait pembagian bansos ini.

"Sebenarnya dibicarakan antarwarga, dipimpin Ketua RW atau Kepala Desa bisa kok. Rakyat kita kan punya semangat gotong royong. Kalau yang sudah dapat (bansos), terus dapat lagi, dikasih ke yang belum dapat," kata dia.

Baca juga: Begini Cara Ajukan Bansos Covid-19 Pemkot Bekasi Saat PSBB

Pemerintah membagikan bantuan sosial bagi masyarakat tak mampu untuk mengatasi dampak ekonomi dari virus corona Covid-19.

Untuk warga tak mampu Jabodetabek akan mendapat bantuan sembako senilai Rp 600.000 per bulan selama tiga bulan.

Sementara warga tak mampu di luar Jabodetabek akan mendapat bantuan tunai dengan besaran yang sama.