Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BNPB Terima Anggaran Rp 3,3 Triliun untuk Penanganan Pandemi Covid-19

Kompas.com - 06/04/2020, 16:47 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan, BNPB selaku Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menerima anggaran sebesar Rp 3,3 Triliun.

Menurut Doni, penerimaan anggaran dapat berubah-ubah tergantung dinamika di lapangan. 

Pada tahap pertama, BNPB dan Kementerian Kesehatan telah menerima sebesar Rp 356 miliar.

Baca juga: Meski Belum Tentu Kena Covid-19, Lokasi Pria yang Pingsan di Pinggir Jalan Disterilkan Warga

"Tahap pertama dana telah masuk ke rekening senilai atau sebesar Rp 356 miliar, dan ini telah disalurkan kepada Kemenkes, dalam hal ini adalah PPK yang berasal dari pusat kritis. Prioritasnya adalah pembelian APD, kemudian rapid test, reagen, VTM, swab, ventilator, masker utk dokter dan para perawat," kata Doni dalam rapat kerja dengan Komisi VIII melalui konferensi video, Senin (6/4/2020).

Doni mengatakan, pada tahap kedua, BNPB menerima sebesar Rp 2,78 triliun.

Anggaran tersebut, lanjut dia, digunakan untuk pencegahan dan pengendalian Covid-19 serta disalurkan untuk Mabes TNI sebesar Rp 29 miliar.

"Adapun, dana tersebut telah disalurkan juga yang pertama kepada mabes TNI senilai 29 miliar lebih untuk operasional kepulangan WNI kita di Natuna, Pulau Sebaru dan juga saat ini di wisma atlet," ujarnya.

Lebih lanjut, Doni mengatakan, BNPB selaku Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 masih menunggu penerimaan anggaran lain.

Baca juga: Warga Tumpah Ruah Sambut Eva Yolanda LIDA di Zona Merah Covid-19, Polisi: Kami Sudah Berusaha

Dana tersebut, kata dia, tetap akan diprioritaskan pada alat pelindung diri (APD), ventilator, reagen dan alat rapid test.

"Selanjutkan ada sejumlah usulan yang sedang diproses khususnya untuk pengadaan ventilator, reagen, rapid test dan banyak perlengkapan medis lainnya yang sedang dalam proses pengadaan," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Nasional
Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta 'Selfie'

Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta "Selfie"

Nasional
Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan 'Presidential Club'

Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan "Presidential Club"

Nasional
Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Nasional
Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

Nasional
Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Nasional
Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Nasional
Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com