Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemulangan 238 Warga dari Natuna, Pemerintah Koordinasi dengan Kepala Daerah

Kompas.com - 10/02/2020, 18:51 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Achmad Yurianto mengatakan, pemerintah pusat akan berkoordinasi dengan sejumlah kepala daerah terkait pemulangan 238 warga yang diobservasi di Natuna.

Menurut Yuri, warga yang sudah diobservasi akan dipulangkan ke daerah masing-masing.

"(Kami) koordinasi dengan beberapa kepala daerah, mereka jemput di Jakarta. Rencananya akan seperti itu," ujar Achmad Yurianto dalam konferensi pers di Gedung Kemenkes, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (10/2/2020).

Dia melanjutkan, hingga saat ini 238 warga dalam kondisi sehat.

Baca juga: Pemerintah Segera Putuskan Pemulangan 238 Warga di Natuna

Menurut Yuri, tidak ada yang menderita sakit panas, gangguan pernapasan atau gejala influenza yang mengarah kepada potensi tertular virus corona.

Hanya saja, kata Yuri, warga yang diobservasi di Natuna sempat mengalami gatal-gatal.

Saat diperiksa lebih lanjut, penyebabnya karena air yang digunakan untuk mandi mereka kurang bersih.

"Ternyata kita memang kurang begitu mewaspadai tandon air bawah tanah untuk keperluan mandi. Kebutuhan air demikian tinggi sehingga kotorannya (pada tandon) naik ke atas. Saat ini kita menambah tandon baru di atas dan sudah teratasi," ucap Yuri.

Baca juga: Hari Ke-9 Karantina, WNI dari Wuhan Sehat, Ucapkan Terima Kasih untuk Warga Natuna

Lebih lanjut, Yuri mengungkapkan bahwa setelah dipulangkan ke daerah masing-masing, para warga bisa pulang ke rumah.

Namun, Pemerintah Indonesia hingga saat ini belum memutuskan apakah para warga ini bisa kembali ke Kota Wuhan atau tidak.

"Sebab Kota Wuhan sendiri sampai saat ini masih ditutup," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, 238 warga dipulangkan dari Kota Wuhan, China, pada Minggu (2/2/2020).

Para warga itu langsung diobservasi di hanggar yang berada di Pangkalan TNI AU, Raden Sadjad, Natuna.

Baca juga: Menkes Terawan: Observasi 285 WNI di Natuna Ketat, tapi Tidak Tegang...

Pemerintah menjadwalkan observasi sejak 2 Februari 2020 hingga 16 Februari 2020.

Meski mayoritas warga adalah WNI, tetapi ada pula WNA yang ikut dalam 238 orang yang diobservasi.

Kemenkes sebelumnya memastikan ada satu WNA berkebangsaan Amerika Serikat dalam rombongan itu.

Kemudian, ada satu WNA lain yang saat ini belum dipastikan status kewarganegaraannya oleh pemerintah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Nasional
Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Nasional
KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

Nasional
Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Nasional
KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Nasional
Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

Nasional
Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

Nasional
Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

Nasional
[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur | Tugas Baru Budi Susantono dari Jokowi

[POPULER NASIONAL] Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur | Tugas Baru Budi Susantono dari Jokowi

Nasional
Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Nasional
SYL Mengaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

SYL Mengaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

Nasional
PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com