Pemerintah Bentuk Tim Bahas Pemulangan WNI Terduga Teroris Pelintas Batas

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, pemerintah tengah membentuk tim khusus yang membahas pemulangan warga negara indonesia (WNI) terduga teroris pelintas batas.

Tim tersebut diketuai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius.

Tim bertugas mengkaji perlu atau tidaknya WNI yang bergabung dengan kelompok terorisme di luar negeri untuk dipulangkan. Jika diputuskan untuk dipulangkan, tim itu juga akan menyiapkan mekanismenya.

Baca juga: Pemulangan WNI Terduga Teroris Pelintas Batas, BNPT Sebut Bisa Belajar dari Jerman, Malaysia, dan Australia

"Sekarang dibentuk satu tim yang dipimpin Suhardi Alius, akan buat draf. Draf pertama jangan dipulangkan karena ini aturan hukum ini. Kalau aturan hukum sudah ada kita tunjukkan kalau belum ada dibuat aturan hukumnya," ujar Mahfud di Gedung Bina Graha, Jakarta, Kamis (6/2/2020).

"Kedua dipulangkan (disiapkan) dengan alasan ini, dasar hukum ini, deradikalisasinya dengan cara ini," lanjut dia.

Mahfud mengatakan, tim tersebut akan menyusun kedua opsi tersebut hingga April. Lalu, draf diserahkan kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin selaku koordinator penanganan terorisme di pemerintahan.

Setelah itu, Wapres akan membahas bersama Presiden Joko Widodo. Kemudian Presiden akan memutuskan apakah WNI eks ISIS akan dipulangkan atau tidak.

"Nanti bulan Mei atau Juni Presiden akan memutuskan salah satu diantara dua (opsi) draf ini," lanjut dia.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo mengatakan saat ini WNI terduga teroris lintas batas yang ikut berperan di Suriah dan telah membakar paspornya sedianya tak bisa kembali ke tanah air.

Namun, ia mengatakan masalah tersebut akan dirapatkan terlebih dahulu.

Hal itu disampaikan Jokowi menanggapi adanya WNI terduga teroris lintas batas yang telah membakar paspor mereka.

"Ya kalau bertanya kepada saya (sekarang), ini belum ratas (rapat terbatas) ya. Kalau bertanya kepada saya (sekarang), saya akan bilang tidak (bisa kembali). Tapi, masih dirataskan," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/2/2020).

Baca juga: Sebelum Pulangkan Teroris Pelintas Batas, Pemerintah Diminta Pastikan Mereka Tak Terpapar Paham ISIS

Ia mengatakan, pemerintah masih akan menghitung dampak positif dan negatif dari pemulangan WNI terduga teroris lintas batas ke Indonesia melalui rapat terbatas.

Ia masih ingin mendengar pandangan masing-masing menteri terkait dalam wacana pemulangan tersebut.