Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat soal Konvensi PSI: Perlu Konsisten, Biar Peserta Tak Ditipu

Kompas.com - 18/01/2020, 17:08 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Universitas Paramadina Djayadi Hanan menilai seleksi terbuka atau konvensi yang digelar Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk menjaring calon kepala daerah perlu konsistensi.

"Konsisten itu bisa dalam proses internal yang ada sekarang. Tapi juga konsisten dalam konteks waktu. Sehingga teman-teman yang ikut ini tidak ditipu, tidak di-PHP, gitu kan," ujar Djayadi usai menjadi panelis independepn konvensi di kantor DPP PSI, Jakarta, Sabtu (18/1/2020).

Konsistensi yang dimaksud Djayadi, ditunjukkan melalui proses penggodokan calon yang akan diusung di internal PSI. Hasil konvensi nanti diharapkan menunjuk salah satu nama yang telah digodok, bukan sosok di luar itu.  

Namun demikian, kaya Djayadi, langkah PSI merupakan upaya positif mentransparansikan partai politik (parpol) saat menjaring calon kepala daerah. Pasalnya, selama ini terjadi jarak antara masyarakat dan parpol.

Baca juga: Putri Maruf Amin Ikut Seleksi PSI untuk Pilkada Tangsel, Bawa Skema Berantas Korupsi

Terutama ketika parpol tidak melibatkan masyarakat dalam kebijakan publik di Indonesia maupun proses politik itu sendiri. Maka tak heran jika masyarakat juga merasa tidak memiliki parpol.

Dengan begitu, sambung Djayadi, parpol harus mencoba mendekatkan diri kepada masyarakat.

"Salah satu kuncinya adalah apa yang dilakukan PSI, yaitu transparansi proses-proses yang ada di partai seperti bagaimana partai memproses pemilihan calon kepala daerah, itu harus transparan," terang Djayadi.

Dia mengatakan, apabila parpol transparan, masyarakat bisa melihat kriteria calon kepala daerahnya. Sehingga, masyarakat merasa parpol tersebut dapat diharapkan.

Dia menegaskan, ketika transparansi dilakukan, perlu diimbangi dengan konsistensi.

"Melalui konvensi tapi kemudian tidak konsisten dengan kriteria yang dia buat sendiri, saya kira itu tantangan bagi partai seperti PSI adalah sudah transparan, maka tantangan berikutnya bagaimana konsisten," terang dia.

Diberitakan, dalam seleksi terbuka pada hari ini diperuntukan bagi kontestan yang bertarung di Pilkada Tangerang Selatan. Sebanyak 18 peserta telah mengikuti seleksi dengan format wawancara.

Baca juga: PSI Ingin Jembatani Calon Kepala Daerah yang Tak Punya Uang

Sementara, pada Minggu (19/1/2020), PSI menggelar seleksi terbuka untuk Pilkada Surabaya.

Sedangkan, panelis independen di antaranya, mantan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, pakar psikologi politik Hamdi Muluk, ekonom Faisal Basri, mantan Komisioner KPK Bibit Samad Rianto, staf pengajar Nanyang Technological University (NTU) Sulfikar Amir, Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan, dan Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas.

Kemudian disusul Direktur Eksekutif CSIS Philips Vermonte, Founder Ruang Guru Iman Usman, aktivis anti-korupsi Natalia Soebagjo, politisi senior Abdillah Toha, sineas, Ernest Prakasa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Spesifikasi Beton Turun, Kekuatan Tol MBZ Disebut Hanya Tahan 75 Tahun

Spesifikasi Beton Turun, Kekuatan Tol MBZ Disebut Hanya Tahan 75 Tahun

Nasional
Beri Catatan untuk APBN 2025, Said Abdullah Ingin Masalah Hilirisasi dan Kemandirian Pangan Jadi Fokus Utama

Beri Catatan untuk APBN 2025, Said Abdullah Ingin Masalah Hilirisasi dan Kemandirian Pangan Jadi Fokus Utama

Nasional
DPR Dengar 100.000 Jemaah Umrah Belum Pulang, Diduga Mau Haji Colongan

DPR Dengar 100.000 Jemaah Umrah Belum Pulang, Diduga Mau Haji Colongan

Nasional
Soal RAPBN 2025, Said Abdullah Soroti Masalah Kemiskinan, Stunting, hingga Pendidikan

Soal RAPBN 2025, Said Abdullah Soroti Masalah Kemiskinan, Stunting, hingga Pendidikan

Nasional
PKB Bakal Panggil Anies untuk Uji Kelayakan sebagai Cagub Jakarta

PKB Bakal Panggil Anies untuk Uji Kelayakan sebagai Cagub Jakarta

Nasional
Cak Imin Bakal Putuskan Hasil Uji Kelayakan Bobby Jadi Cagub dari PKB

Cak Imin Bakal Putuskan Hasil Uji Kelayakan Bobby Jadi Cagub dari PKB

Nasional
Dilaporkan ke KPK, Khofifah: Saya Baru Dengar

Dilaporkan ke KPK, Khofifah: Saya Baru Dengar

Nasional
Dirut Jasa Raharja Rivan A Purwantono Berikan Kuliah Umum 'Etika Bisnis dan Keberlanjutan' di UGM

Dirut Jasa Raharja Rivan A Purwantono Berikan Kuliah Umum "Etika Bisnis dan Keberlanjutan" di UGM

Nasional
Klaim Lulus Uji Kelayakan Cagub dari PKB, Bobby Bicara Sosok Cawagub

Klaim Lulus Uji Kelayakan Cagub dari PKB, Bobby Bicara Sosok Cawagub

Nasional
Reformasi Birokrasi dan Konsep Resiprokal

Reformasi Birokrasi dan Konsep Resiprokal

Nasional
Bamsoet Klaim Ada Aspirasi Publik yang Ingin UUD 1945 Diamendemen Lagi

Bamsoet Klaim Ada Aspirasi Publik yang Ingin UUD 1945 Diamendemen Lagi

Nasional
Setelah Surya Paloh, Pimpinan MPR Akan Sambangi Amien Rais dan Cak Imin

Setelah Surya Paloh, Pimpinan MPR Akan Sambangi Amien Rais dan Cak Imin

Nasional
Temui Surya Paloh, Pimpinan MPR Sebut Demokrasi Indonesia Tersesat di Pola Transaksional

Temui Surya Paloh, Pimpinan MPR Sebut Demokrasi Indonesia Tersesat di Pola Transaksional

Nasional
Pihak Pegi Klaim Jadi Korban Salah Tangkap, Komisi III Tak Bisa Intervensi Kasus Vina Cirebon

Pihak Pegi Klaim Jadi Korban Salah Tangkap, Komisi III Tak Bisa Intervensi Kasus Vina Cirebon

Nasional
UU Kesejahteraan Ibu dan Anak Disahkan, Suami Bisa Cuti 5 Hari Dampingi Persalinan

UU Kesejahteraan Ibu dan Anak Disahkan, Suami Bisa Cuti 5 Hari Dampingi Persalinan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com