Presiden Jokowi Tegaskan Pembangunan Ibu Kota Baru Tak Pakai Utang

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menegaskan pembangunan ibu kota baru di Kutai Kartanegara-Penajam Passer Utara, Kalimantan Timur, tak akan menggunakan dana pinjaman dari mana pun.

Selain itu, pembangunan ibu kota negara baru ini juga tak akan menggunakan skema government guarantee.

Jokowi mengaku sudah menegaskan hal ini kepada sejumlah pihak yang ingin terlibat dalam pembangunan ibu kota baru seperti Softbank dan Uni Emirat Arab.

"Yang kita tawarkan, satu tidak pinjaman, yang kedua tidak ada government guarantee. Enggak ada. Jadi semuanya kerja sama," kata Jokowi saat berbincang dengan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (17/1).

Baca juga: Ingin Bangun Trust, Alasan Jokowi Libatkan Asing jadi Pengarah Pembangunan Ibu Kota Baru

Jokowi menjelaskan, skema kerja sama yang akan dilakukan dengan pihak swasta yakni berupa Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Untuk memudahkan terjalinnya kerjasama dengan pihak swasta, Presiden Jokowi pun menunjuk tiga tokoh internasional untuk menjadi dewan pengarah.

Ketiga tokoh itu yakni, Putra Mahkota Abu Dhabi Mohamed bin Zayed, Bos Softbank Masayoshi Son, dan juga mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. Menurut Jokowi.

Ketiganya disebut akan membantu pemerintah dalam membangun kepercayaan pihak swasta untuk berinvestasi di ibu kota negara baru.

"Karena kita ingin bangun sebuah kepercayaan, sehingga dari kepercayaan yang terbangun akan memudahkan kita untuk nanti melakukan kerja sama," ujar Jokowi.

Presiden Jokowi sebelumnya memprediksi anggaran yang harus digelontorkan pemerintah untuk membangun ibu kota baru di Kalimantan Timur tidak akan lebih dari Rp 100 Triliun. Sementara sisanya akan berasal dari pihak swasta.