DPR Berjanji Libatkan Buruh dalam Pembahasan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

JAKARTA, KOMPAS.com - Massa buruh yang menggelar aksi penolakan terhadap omnibus law RUU Cipta Lapangan Kerja diterima pimpinan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Dalam kesempatan itu, Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas menjelaskan bahwa hingga kini draf RUU Cipta Lapangan Kerja belum diserahkan pemerintah ke DPR.

Jika DPR sudah menerima dan mulai membahas, Supratman memastikan kelompok buruh akan dilibatkan.

"Kalau pemerintah sudah mengirim, saya bisa pastikan bahwa pasti akan melibatkan teman teman organisasi buruh dalam proses pembahasan. Pasti kita akan meminta masukan," kata Supratman di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (13/1/2020).

Baca juga: Buruh Gelar Demo di Depan DPR, Tolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

Menurut dia, proses pembahasan RUU Cipta Lapangan Kerja masih akan melalui jalan yang panjang. Apalagi, lanjut Supratman, DPR juga belum mengesahkan program legislasi nasional (prolegnas) prioritas tahun 2020.

RUU Cipta Lapangan Kerja diketahui menjadi salah satu produk legislasi yang masuk prolegnas prioritas 2020.

"Kami belum tahu, apakah ini akan dibahas di AKD mana. Apakah akan dibahas di Komisi IX atau dibuat pansus atau di Badan Legislasi, itu masih jauh prosesnya," jelasnya.

"Karena itu, yang pasti teman-teman nggak usah khawatirkan. Teman-teman di DPR juga punya keinginan yang sama bahwa bagaimana menciptakan keseimbangan antara buruh dan juga pengusaha," tegas Supratman.

Baca juga: Draf Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Sudah 95 Persen

Dalam kesempatan itu, Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos menyampaikan alasan penolakan mereka atas RUU Cipta Lapangan Kerja.

Nining mengatakan RUU Cipta Lapangan Kerja justru akan menimbulkan persoalan baru bagi rakyat, khususnya kaum buruh.

"Kami tahu pemerintah sering sekali bicara di media maupun ruang tertentu bagaimana ke depan dengan ruang investasi dan ekonomi, bagaimana arah menarik investasi ekonomi. Tapi di sisi lain kebijakan-kebijakannya justru bukan mencari solusi dari problem tadi, tapi melahirkan persoalan baru bagi rakyat. Itu yang kami rasakan dan kami lihat hari ini," kata Nining.

Turut hadir dalam audiensi tersebut Wakil Ketua Baleg Willy Aditya dan anggota Baleg Sulaiman Hamzah.

Selain KASBI, massa buruh diwakili Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak), Federasi Serikat Buruh Karya Utama (FSBKU), Konfederasi Serikat Nasional (KSN), Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI), Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), dan Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI).