Banjir Jabodetabek, Kementerian ATR Ungkap Kendala Pembangunan Bendungan Ciawi dan Sukamahi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bertambahnya jumlah penduduk dan kebutuhan lahan yang semakin meningkat menjadi salah satu kendala mengapa waduk atau bendungan Ciawi dan Sukamahi pengerjaannya belum rampung hingga saat ini.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) Abdul Kamarzuki setelah rapat koordinasi dengan tiga provinsi yang terdampak banjir di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (7/1/2020).

"Jumlah penduduk nambah terus. Kebutuhan lahan makin meningkat sementara kita tahu lahan terbatas (kendala pembangunan bendungan Ciawi dan Sukamahi)," kata Abdul.

Oleh karena itu, kata dia, dibutuhkan pengendalian penduduk untuk mempercepat pembangunannya.

Baca juga: Kemendagri Akan Koordinasikan DKI dan Jawa Barat soal Waduk Ciawi dan Sukamahi

Ditambah lagi, daerah-daerah sepadan sungai dan sepadan air harus diamankan dari bertumbuhnya penduduk itu.

Rencananya, Kementerian ATR/BPN akan melakukan sertifikasi terhadap lahan yang diperuntukkan bagi waduk atau daerah resapan air.

"Jadi kami akan daftarkan supaya dia (lahan daerah resapan air) bersertifikat. Entah dipagar atau seperti apa, agar kita tahu itu daerah tangkapan air," kata dia.

Dengan demikian, masyarakat pun tidak bisa sembarangan lagi mendirikan bangunan utamanya di daerah-daerah yang semestinya menjadi daerah tangkapan air.

Abdul mengatakan, pembangunan bendungan Sukamahi dan Ciawi sendiri tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pengaturan Ruang di Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur).

"Namun pelaksanaannya perlu pengendalian yang lebih kuat aja. Itu sudah dikawal juga dengan perda-perda di Jabodetabek tahun 2016 dan itu tinggal diikuti saja aturannya," kata dia.

Baca juga: Jakarta Banjir, Anies Harap Pembangunan Waduk Ciawi-Sukamahi Rampung Tepat Waktu

Pembangunan bendungan atau waduk Ciawi dan Sukamahi sudah digagas sejak Jokowi masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta sekitae tahun 2013.

Waduk tersebut difungsikan untuk menampung air dari hulu sebelum mengalir ke daerah hilir.

Namun, hingga saat ini pembangunannya belum rampung karena beberapa kendala, termasuk soal pembebasan lahan.