Soal Natuna, Ketua MPR: China Tak Bisa Seenaknya Walaupun Investor Besar Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo menyebutkan, China tidak bisa seenaknya mengganggu kedaulatan Indonesia meskipun merupakan salah satu negara yang berinvestasi besar di Indonesia.

"Walaupun China merupakan salah satu investor terbesar di Indonesia, namun bukan berarti mereka bisa seenaknya mengganggu kedaulatan Indonesia. Pemerintah tak boleh lembek," ujar Bambang melalui keterangan pers yang diterima Minggu (5/2/2020).

Apalagi, kata dia, Kementerian Luar Negeri China sudah mengeluarkan pernyataan bahwa mereka seakan tak peduli apakah Indonesia menerima atau tidak klaim China sebagai pemilik perairan Natuna.

Baca juga: Coast Guard China Masuki Perairan Natuna, TNI: Nelayan Tak Perlu Takut Melaut

Oleh karena itu, jika pemerintah Indonesia tidak tegas, maka negara manapun akan dengan mudah mengganggu kedaulatan negara ini.

"Kalau kita lembek, negara manapun akan dengan mudah menginjak-injak harga diri kita. Namun, jika kita berani mengambil sikap tegas, siapapun akan segan dengan Indonesia. Ini rumah kita, jangan biarkan ada maling masuk dan kita hanya tersenyum menikmati dirampok," tegas dia.

Bambang mengatakan, masuknya kapal penangkap ikan milik China ke wilayah perairan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia dengan didampingi kapal Coast Guard China itu telah melukai persahabatan baik yang dijalin Indonesia dan China selama ini.

Baca juga: Susi, Natuna, hingga Munculnya Hastag NatunaBukanNacina di Linimasa Twitter

Tidak hanya memasuki perairan ZEE, kapal tersebut juga melakukan pencurian ikan yang seharusnya tidak dilakukan di wilayah itu. Termasuk juga klaim sepihak China bahwa wilayah itu adalah milik mereka.

Terlebih, kata dia, ZEE mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat sebagaimana ditetapkan berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut.

"Jadi klaim sepihak China bahwa perairan Natuna merupakan wilayah mereka, sesungguhnya tak punya dasar apapun di PBB. Karena itu pemerintah perlu bertindak tegas, bukan hanya dengan mengirimkan protes diplomatik, melainkan juga melakukan tindakan hukum tegas, seperti misalnya penenggelaman kapal," kata dia.

Baca juga: Laut Natuna Kembali Jadi Sengketa, Berapa Nilai Proyek China di Indonesia?

Oleh karena itu, pihaknya pun mendorong pemerintah dan Komisi I DPR RI segera menyusun anggaran untuk menambah kekuatan armada penjaga (coast guard).

Sebab menurut dia, tanpa ditunjang kekuatan dan alutsista yang prima, makan tak mungkin tentara Indonesia bisa menjaga kedaulatan dengan sempurna.

"Kita perlu mempersiapkan kekuatan tempur yang prima agar bisa menghadapi situasi terburuk seperti perang. Karena jika kita lembek dan tak punya kekuatan, negara lain dengan mudahnya akan menginjak harga diri kita," kata dia.