Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sohibul Iman Tak Permasalahkan PKS Solo Usung Anak Jokowi di Pilkada

Kompas.com - 26/11/2019, 11:53 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden PKS Sohibul Iman mengatakan, pengurus DPP pusat memberikan kebebasan kepada DPD PKS Solo, Jawa Tengah untuk mengusung putra Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka sebagai calon kepala daerah di Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Surakarta 2020.

Namun, kata dia, saat ini pihak DPP pusat belum menerima laporan apakah DPD PKS Solo akan mengusung Gibran di Pilkada 2020.

"Jadi biar aja itu menjadi dinamika di daerah. Karena kami memberi jaminan, silakan, mau berkoalisi dengan partai apapun, mau menokohkan siapapun, sesuai dengan suasana batin di sana," kata Sohibul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/11/2019).

Baca juga: Gerindra Atur Pertemuan untuk Jodohkan Gibran dengan Cucu Bung Karno dalam Pilkada Solo

Sohibul mengatakan, untuk mengusung calon kepala daerah di Pilkada, DPD minimal memberikan dua nama kandidat ke DPP untuk dipilih kandidat mana yang akan diusung.

"Dari bawah itu ada syarat, mengusulkan ke DPP itu minimal 2 kandidat. Nah nanti DPP yang akan memilih di antara 2 itu. Kan belum tentu siapanya," ujarnya.

Sebelumnya, Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Solo, Jawa Tengah, menyatakan dalam waktu dekat akan melakukan komunikasi politik dengan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka terkait Pilkada Solo 2020.

Baca juga: Gibran Akan Daftar Lewat PDI-P Jateng untuk Pilkada Solo 2020

Nama Gibran muncul dalam penjaringan eksternal DPD PKS Solo.

Tidak menutup kemungkinan PKS Solo akan memasangkan Gibran dengan Ketua DPD PKS Solo, Abdul Ghofar, yang merupakan kandidat kuat dari hasil penjaringan internal.

"Secara langsung memang kita belum pernah bertemu dengan Gibran. Tapi, dalam konteks kota, saya kira apa yang menjadi berita, apa yang menjadi gestur politik itu kan sesuatu yang juga saya kira masing-masing saling membaca," kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu dan Pemilukada DPD PKS Solo, Sugeng Riyanto di Solo, Jawa Tengah, Sabtu (2/11/2019).

"Saya kira dalam waktu dekat ini, komunikasi secara langsung (memungkinkan) dengan Mas Gibran," ujar Sugeng melanjutkan.

Baca juga: Gibran Blusukan, Achmad Purnomo: Saya Sudah Setiap Hari

Sugeng mengaku telah mengomunikasikan terkait munculnya beberapa nama di penjaringan baik internal maupun eksternal ke tingkat DPW PKS Jawa Tengah maupun tingkat DPP PKS.

Keputusan untuk mencalonkan nama-nama tersebut di Pilkada Solo 2020 diputuskan sepenuhnya oleh DPD PKS Solo.

"Komunikasi dengan struktural PKS jalan terus, dan di PKS struktur yang lebih tinggi itu sifatnya mangestoni (merestui). Pergerakan lokalnya itu hampir 100 persen diserahkan ke Solo," ungkap Sugeng.

Kompas TV Putra sulung Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka menanggapi rencana DPC Gerindra yang ingin menduetkannya dengan putra Sukmawati Soekarno Putri, Paundra Karna Sukma Putra. Gibran mengaku belum berkomunikasi terkait rencana ini baik dengan Gerindra maupun dengan Paundra Karna. Gibran menegaskan jika dirinya hingga kini masih berupaya untuk maju di Pilkada Kota Solo 2020 mendatang lewat jalur DPC PDI-P Kota Solo. Terkait siapa pasangannya di Pemilihan Wali Kota Solo 2020 Gibran menunggu hasil rekomendasi dari PDI Perjuangan. Usaha Gibran Rakabuming Raka untuk maju ke Pilwalkot Solo 2020 terus mendapatkan dukungan dari sejumlah partai. DPC Partai Gerindra Kota Solo, Jawa Tengah turut melirik Gibran untuk dipasangkan dengan Paundra Karna. Meski demikian komunikasi antar partai belum terjadi hingga saat ini. #Gibran #PaudraKarna #PilkadaSolo
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Nasional
Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Nasional
Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Nasional
Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Nasional
KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com