Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPP: Anies Baswedan "Orang Dalam" Nasdem, Tidak Asing

Kompas.com - 05/11/2019, 21:22 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya memastikan, partainya mengundang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk hadir dalam Kongres Nasdem yang akan digelar pekan depan.

Willy menyebut, Anies diundang dalam kongres karena ia "orang dalam" yang tidak asing untuk Nasdem.

"Anies itu pembaca manifesto Nasional Demokrat (saat Nasdem masih menjadi ormas). Anies bukan orang asing, anies itu orang dalam di Nasdem," kata Willy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/11/2019).

Baca juga: Ketua DPP: Surya Paloh Tetap Pimpin Nasdem 5 Tahun ke Depan

Menurut Willy, diundangnya Anies ke kongres partainya bukan untuk memberi panggung. S

sudah sewajarnya sebagai Gubernur DKI Jakarta Anies diundang dalam sebuah acara yang dihelat di daerah yang dipimpinnya.

Dalam hal ini, Anies bisa disebut sebagai tuan rumah.

"Bukan kasih panggung, Pak Anies itu kan Gubernur DKI ya, wajar dia memberikan sambutan. Karena kalau kongres dilakukan di Makassar pasti Pak Profesor (Nurdin Abdullah, Gubernur Sulawesi Selatan) yang pidato, kalau di Jawa Timur pasti Bu Khofifah (Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur). Itu (Anies Baswedan) sohibul bait (tuan rumah) lah," ujar Willy.

Baca juga: Langkah Anies Bentuk Tim Ad Hoc Dinilai Tak Selesaikan Polemik Anggaran

Ia mengatakan, selain Anies, partainya juga mengundang jajaran kepala daerah lainnya untuk hadir dalam kongres.

 Nasdem juga mengundang elite-elite partai politik, bahkan parpol luar negeri.

"Partai di luar negeri saja kita undang kok. Partai Republik, Partai Demokrat, Partai Jepang, Eropa kita undang," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com