Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra Nilai Kemesraan Nasdem-PKS Wajar

Kompas.com - 01/11/2019, 17:25 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menilai pertemuan antara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Presiden PKS Sohibul Iman adalah manuver politik yang wajar.

Menurut Dasco, tak masalah jika petinggi parpol pendukung pemerintah bertemu dengan elite parpol di luar pemerintah. Apalagi, sampai menunjukan kehangatan komunikasi.

Apalagi, Nasdem juga sudah bersilaturahim dengan Gerindra, beberapa waktu lalu.

"Bagus-bagus saja. Namanya silaturahmi kebangsaan kemana-mana kan boleh," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (1/11/2019).

"Dia (Nasdem) ke Gerindra sudah, ke tempat lain kan juga, ya bagus. Begitu juga kan Gerindra ya. Gerindra sudah kemana-mana juga," lanjut dia.

Baca juga: Setelah Bertemu PKS, Nasdem Akan Lanjut Safari Politik ke PAN

Dasco menekankan, komunikasi politik bersifat dinamis.

Dengan demikian, tidak menutup kemungkinan akan muncul poros koalisi politik baru usai pertemuan Paloh dan Sohibul.

Namun, kemungkinan munculnya poros koalisi politik baru itu pula bergantung dengan kepentingan di masing-masing partai politik.

"Ya kalau soal poros itu (poros politik baru) tergantung kepentingan-kepentingan, tapi kalau itu sepanjang itu sama-sama untuk membangun bangsa dan negara, saya kira ga ada yang salah itu," ucap Dasco.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman bertemu di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Rabu (30/10/2019).

Partai Nasdem dan PKS sepakat untuk memperkuat check and balance atau fungsi pengawasan terhadap pemerintah di DPR.

Hal ini menjadi salah satu dari tiga poin kesepahaman yang dihasilkan dalam pertemuan itu.

"Perbedaan sikap politik tidak menjadi penghalang bagi Nasdem dan PKS untuk berjuang bersama menjaga demokrasi agar tetap sehat dengan memperkuat fungsi check and balance di DPR," ujar Sekjen PKS Mustafa Kamal saat memberikan keterangan seusai pertemuan.

Baca juga: Pengamat: Pertemuan Nasdem-PKS Tak Perlu Dimaknai Kekuatan Politik Baru

Mustafa mengatakan PKS menghormati sikap politik Partai Nasdem yang berada di dalam pemerintahan. Sementara PKS memilih menjadi oposisi dan tidak bergabung dalam pemerintahan.

Namun, Mustafa menekankan, fungsi check and balance sangat penting untuk menciptakan demokrasi yang sehat dan mengatasi tantangan bangsa Indonesia ke depannya.

"Demokrasi yang sehat itu penting mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia baik di bidang politik, ekonomi, keagamaann, pendidikan, kesehatan, budaya, dan lainnya," kata Mustafa. 

 

Kompas TV Prabowo Subianto menegaskan akan tetap menerima gajinya sebagai menteri pertahanan. Polemik gaji Prabowo muncul pasca- juru bicara mengonfirmasi perihal menhan tidak akan menerima gaji Menteri pertahanan, Prabowo Subianto disebut-sebut menjadi menteri pertama di kabinet Indonesia maju yang tidak akan menerima gajinya sebagai pejabat negara.<br /> Namun setelah kabar ini beredar prabowo mengaku justru bingung dengan pemberitaan yang menyebut dirinya tak akan mengambil gaji. Seusai rapat terbatas, Prabowo menegaskan dirinya akan menerima gaji sebagai menteri.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Nasional
 Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Nasional
Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Nasional
Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Nasional
KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

Nasional
Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Nasional
Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Nasional
Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Nasional
Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Nasional
Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Nasional
Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Nasional
Menteri KP: Lahan 'Idle' 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Menteri KP: Lahan "Idle" 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Nasional
Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Nasional
Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Nasional
Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com