Kompas.com - 01/11/2019, 11:17 WIB
Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Surya Paloh (kiri) berpelukan dengan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman usai menyampaikan hasil pertemuan tertutup kedua partai di DPP PKS, Jakarta, Rabu (30/10/2019). Pertemuan tersebut dalam rangka silaturahmi kebangsaan dan menjajaki kesamaan pandangan tentang kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/foc. ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARIKetua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Surya Paloh (kiri) berpelukan dengan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman usai menyampaikan hasil pertemuan tertutup kedua partai di DPP PKS, Jakarta, Rabu (30/10/2019). Pertemuan tersebut dalam rangka silaturahmi kebangsaan dan menjajaki kesamaan pandangan tentang kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menyebutkan, pertemuan elite politik antar partai tak perlu buru-buru dimaknai sebagai kekuatan politik baru.

Hal tersebut disampaikan Pangi menyusul pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Presiden PKS Sohibul Iman pada Rabu (30/10/2019) lalu.

"Pertemuan elite politik partai Nasdem dan sedang menunjukkan kedewasaan berpolitik meski berada pada kutub politik yang berbeda. Ini jangan buru-buru dimaknai sebagai upaya membentuk poros kekuatan politik baru untuk kepentingan politik jangka pendek," terang Pangi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (1/11/2019).

Baca juga: Pengamat: Nasdem Ngambek Politik, Tak Puas terhadap Susunan Kabinet

Pangi mengatakan, silaturahmi elite politik sudah semestinya dilakukan untuk mencegah terjadinya kebuntuan politik.

Pertemuan seperti itu, kata dia, justru sangat dibutuhkan untuk meredakan ketegangan di tingkat akar rumput (grassroot) yang terjadi selama pemilihan umum (pemilu) lalu.

"Kader dan simpatisan membutuhkan contoh langsung dari para elitenya, bagaimana harus bersikap pasca kompetisi. Kedewasaan politik harus diaplikasikan dan persatuan harus diutamakan," kata dia.

Baca juga: Lakukan Manuver, Nasdem Dinilai Tak Puas dengan Susunan Kabinet Jokowi

Apalagi, kata dian tradisi membangun suasan sportivitas dalam politik dengan silaturahmi seperti ini sebelumnya sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan lawannya kala itu, Prabowo Subianto.

Pangi mengatakan, mereka tahu kapan saatnya berkompetisi dan bersatu.

"Jadi tradisi sportivitas sangat dibutuhkan, kalau ingin bergabung atau beroposisi itu sah-sah saja, tapi jangan bikin rusuh," kata dia.

Baca juga: Manuver Partai Nasdem, Politik Dua Kaki, dan Sinyal Koalisi Jokowi-Maruf yang Mulai Rapuh...

Elite politik tidak boleh lelah untuk terus mengedukasi masyarakat, bahwa kontestasi elektoral dalam pilpres ini bukan pertarungan hidup dan mati, keterbelahan publik dalam pilpres tidak boleh berlanjut menganggu persatuan membangun bangsa bersama.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anwar Abbas: Ustaz Tengku Zulkarnain Tinggalkan Dunia Seni untuk Berdakwah

Anwar Abbas: Ustaz Tengku Zulkarnain Tinggalkan Dunia Seni untuk Berdakwah

Nasional
Maria Lumowa Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 185,82 Miliar

Maria Lumowa Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 185,82 Miliar

Nasional
Antisipasi Penerobos, Korlantas Polri Siapkan Penyekatan Berlapis

Antisipasi Penerobos, Korlantas Polri Siapkan Penyekatan Berlapis

Nasional
Kasus Pembobolan Bank BNI, Maria Lumowa Dituntut 20 Tahun Penjara

Kasus Pembobolan Bank BNI, Maria Lumowa Dituntut 20 Tahun Penjara

Nasional
Saat PKB dan PDI-P Tak Akui Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat sebagai Kader

Saat PKB dan PDI-P Tak Akui Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat sebagai Kader

Nasional
Enam Terdakwa Kasus Kebakaran Gedung Kejagung Mohon Vonis Bebas

Enam Terdakwa Kasus Kebakaran Gedung Kejagung Mohon Vonis Bebas

Nasional
Bupati Nganjuk Tersangka dan Kasusnya Ditangani Polri, Ini Penjelasan Kabareskrim

Bupati Nganjuk Tersangka dan Kasusnya Ditangani Polri, Ini Penjelasan Kabareskrim

Nasional
MUI Berdukacita atas Meninggalnya Tengku Zulkarnain, Asrorun: Beliau Gigih dalam Berdakwah

MUI Berdukacita atas Meninggalnya Tengku Zulkarnain, Asrorun: Beliau Gigih dalam Berdakwah

Nasional
Bareskrim Amankan Rp 647,9 Juta dalam OTT Bupati Nganjuk

Bareskrim Amankan Rp 647,9 Juta dalam OTT Bupati Nganjuk

Nasional
Profil Tengku Zulkarnain, Mantan Wasekjen MUI dan Pernah Aktif di PP Mathla'ul Anwar

Profil Tengku Zulkarnain, Mantan Wasekjen MUI dan Pernah Aktif di PP Mathla'ul Anwar

Nasional
Jaga Kerahasiaan Data Pribadi, Masyarakat Diminta Tak Unggah Dokumen Kependudukan ke Media Sosial

Jaga Kerahasiaan Data Pribadi, Masyarakat Diminta Tak Unggah Dokumen Kependudukan ke Media Sosial

Nasional
Kasus Korupsi Bupati Nganjuk Ditangani Bareskrim Polri

Kasus Korupsi Bupati Nganjuk Ditangani Bareskrim Polri

Nasional
Koalisi Kebebasan Beragama Minta Ketua KPK Batalkan Hasil TWK

Koalisi Kebebasan Beragama Minta Ketua KPK Batalkan Hasil TWK

Nasional
Jadi Tersangka, Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat Punya Kekayaan Rp 116,89 Miliar

Jadi Tersangka, Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat Punya Kekayaan Rp 116,89 Miliar

Nasional
Tingkat Keterisian Tempat Tidur RS Tinggi akibat Covid-19, Menkes Ingatkan 8 Daerah ini

Tingkat Keterisian Tempat Tidur RS Tinggi akibat Covid-19, Menkes Ingatkan 8 Daerah ini

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X