Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Gelar Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Kapolri, Ini Mekanismenya

Kompas.com - 30/10/2019, 14:32 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi III DPR menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap calon tunggal Kapolri, Komjen Idham Azis, Rabu (30/10/2019).

Ketua Komisi III DPR Herman Hery mengatakan, melalui uji kelayakan dan kepatutan ini, anggota Komisi III berhak bertanya apa saja terhadap calon Kapolri.

Herman menyebutkan, setiap fraksi boleh mengajukan pertanyaan yang diwakili oleh maksimal dua orang.

"Setiap fraksi nanti boleh punya dua penanya," ujar Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2019).

"Kami akan bertanya, soal materi bebas, setiap penanya punya kebebasan boleh bertanya apa saja kepada calon," kata Herman.

Baca juga: Cerita Komjen Idham Azis Saat Diminta Jadi Calon Kapolri: Mimpi Saja Tidak...

Herman mengatakan, pertanyaan yang akan diajukan dalam uji kelayakan dan kepatutan bukan berupa kasus-kasus yang ditangani kepolisian.

Menurut Herman, materi yang sebaiknya ditanya adalah langkah yang akan ditempuh Idham sebagai calon pimpinan tertinggi Polri.

Ia menyebutkan, yang paling utama adalah bagaimana supaya Kapolri bisa menyelesaikan persoalan keamanan secara cepat.

"Jadi kami lebih fokus pada apa kerja cepat yang mau dia lakukan," ujar Herman.

Baca juga: Masa Bakti Hanya 13 Bulan, Idham Azis Diharapkan Rampungkan Persoalan dengan KPK

Setelah uji kelayakan dan kepatutan selesai, kata Herman, Komisi III akan menggelar rapat internal untuk mengambil keputusan.

Jika mayoritas anggota Komisi III menerima hasil uji kelayakan dan kepatutan, Idham bakal ditetapkan sebagai Kapolri.

Namun, jika hasil voting lebih banyak yang menolak, calon Kapolri bakal dikembalikan DPR ke Presiden.

"Kami buat keputusan malam ini tingkat satu, kemudian kita dorong ke paripurna besok," ujar Herman.

Untuk diletahui, Idham Azis menjadi calon Kapolri tunggal menggantikan Tito Karnavian.

Tito mundur sebagai Kapolri setelah ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk menjadi Menteri Dalam Negeri di Kabinet Indonesia Maju.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com