Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketum PAN: Semoga Pak Prabowo Bisa Perkuat Pertahanan, seperti Saat Debat Pilpres

Kompas.com - 23/10/2019, 20:15 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan berharap Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bisa memperkuat sektor pertahanan sebagaimana ia paparkan dalam Debat Pilpres 2019.

Zulkifli berharap Prabowo bisa mengimplementasikan ide-idenya di bidang pertahanan sebagaimana ia sampaikan dulu saat debat melawan Presiden Joko Widodo.

Ia meyakini pertahanan Indonesia akan kuat bila Prabowo bisa mengimplementasikan ide-idenya saat Debat Pilpres.

Baca juga: Pesan Prabowo ke PKS: Jangan Lupakan Kawan Lama...

"Pak Prabowo kami ucapkan selamat. Mudah-mudahan bisa memperkuat apa yang kemarin diperdebatkan waktu Pilpres. Dengan ide-idenya Pak Prabowo yang waktu Pilpres kemarin itu (semoga) bisa diwujudkan. Saya kira yang penting itu," ujar Zulkifli usai pelantikan menteri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/10/2019).

Prabowo sebelumnya, dalam Debat Pilpres 2019, menilai sektor pertahanan Indonesia saat ini sangat lemah.

Sebab saat ini negara tidak memiliki anggaran untuk membeli alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Hal itu Prabowo ungkapkan dalam debat pilpres keempat di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu (30/3/2019).

"Saya menilai pertahanan Indonesia masih terlalu lemah, jauh dari yang diharapkan. Kenapa? karena kita tidak punya uang karena itu kita harus menjaga keuangan kita," ujar Prabowo.

Oleh sebab itu, menurut Prabowo, untuk memodernisasi alutsista, maka pemerintah harus membenahi lebih dulu soal ketersediaan anggaran.

Baca juga: Sebagai Atasan, Mahfud MD Yakin Prabowo Taat Aturan

Caranya yaitu dengan mengubah sistem untuk mencegah kebocoran anggaran, mengurangi praktik korupsi dan mencegah mengalirnya kekayaan nasional ke luar negeri.

"Jadi bagi saya kita harus tingkatkan pertama adalah anggaran. Tapi untuk itu kita harus membuat sistem, hentikan kebocoran, kurangi korupsi sehingga kekayaam indonesia tidak mengalir ke luar negeri," kata Prabowo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Nasional
SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

Nasional
PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

Nasional
Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Nasional
Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Nasional
162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

Nasional
34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

Nasional
KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

Nasional
Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Nasional
PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

Nasional
Hasto Curiga Ada 'Orderan' di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Hasto Curiga Ada "Orderan" di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Nasional
Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Nasional
Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com