Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
SOROT POLITIK

Perempuan Politisi Golkar Bicara soal Keterwakilan Perempuan di Kabinet

Kompas.com - 22/10/2019, 10:32 WIB
Kurniasih Budi

Editor

KOMPAS.com - Selepas pelantikan, Presiden Joko Widodo langsung memanggil sejumlah tokoh, baik dari kalangan profesional maupun politisi yang berpotensi membantu pemerintahannya.

Politisi dari Partai Golkar pun sudah menghadap Presiden Jokowi sejak Senin (21/10/2019).

Mencermati perkembangan rekrutmen menteri yang dilakukan Presiden, Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) mendukung langkah Joko Widodo yang memperhatikan keterwakilan perempuan di kabinet.

"KPPG mendukung dan mengapresiasi sebesar-besarnya atas sikap Presiden RI Joko Widodo yang akan memberi alokasi atau porsi satu perempuan dari Partai Golkar yang akan bergabung di kabinet ke depan," kata Ketua KPPG Hetifah Sjaifudian dalam pernyataan tertulis, Selasa (22/10/2019).

Perempuan politisi Partai Golkar yang tergabung dalam KPPG siap menyumbangkan kader perempuan potensial, dengan kapasitas, profesionalitas, dedikasi, dan integritas yang telah teruji untuk ikut berkiprah mengisi kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin.

Ketua Umum Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) Hetifah Sjaifudian mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang akan memberikan satu posisi menteri untuk perempuan dari Partai Golkar untuk periode 2019-2024DOK. Humas Partai Golkar Ketua Umum Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) Hetifah Sjaifudian mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang akan memberikan satu posisi menteri untuk perempuan dari Partai Golkar untuk periode 2019-2024

“Hal ini sejalan juga dengan suara organisasi perempuan yang peduli tentang representasi perempuan di politik dalam hal ini di kabinet,” ujarnya.

Kesatuan Perempuan Partai Golkar pun mengimbau, Partai Golkar dan seluruh komponen bangsa untuk terus berjuang meningkatkan keterwakilan perempuan yang bermakna dalam setiap sendi kehidupan bernegara demi kemajuan bangsa.

“Perempuan hendaknya jangan hanya dijadikan alat untuk mendulang suara, namun perlu diberi kesempatan ketika menyusun posisi strategis di legislatif maupun eksekutif,” ujar Hetifah .

Sebelumnya, Presiden Jokowi memiliki 8 menteri perempuan di Kabinet Kerja 2014-2019. Selain itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indarparawansa juga pernah menjabat Menteri Sosial.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Jadi Pengacara SYL, Febri Diansyah Dapat Uang Honor Rp 800 Juta

Sempat Jadi Pengacara SYL, Febri Diansyah Dapat Uang Honor Rp 800 Juta

Nasional
Basuki Bakal Putus Status Tanah IKN Usai Jadi Plt Kepala Otorita, Mau Dijual atau Disewakan

Basuki Bakal Putus Status Tanah IKN Usai Jadi Plt Kepala Otorita, Mau Dijual atau Disewakan

Nasional
Pemerintah Lanjutkan Bantuan Pangan Beras, tapi Tak Sampai Desember

Pemerintah Lanjutkan Bantuan Pangan Beras, tapi Tak Sampai Desember

Nasional
Saksi Sebut Penyidik KPK Sita Uang Miliaran Usai Geledah Kamar SYL

Saksi Sebut Penyidik KPK Sita Uang Miliaran Usai Geledah Kamar SYL

Nasional
PAN Tak Masalah Tim Sinkronisasi Prabowo Hanya Diisi Orang Gerindra

PAN Tak Masalah Tim Sinkronisasi Prabowo Hanya Diisi Orang Gerindra

Nasional
Istana Sebut Wakil Kepala Otorita IKN Sudah Lama Ingin Mundur

Istana Sebut Wakil Kepala Otorita IKN Sudah Lama Ingin Mundur

Nasional
Bambang Susantono Tak Jelaskan Alasan Mundur dari Kepala Otorita IKN

Bambang Susantono Tak Jelaskan Alasan Mundur dari Kepala Otorita IKN

Nasional
Soal Tim Sinkronisasi Prabowo, PAN: Itu Sifatnya Internal Gerindra, Bukan Koalisi Indonesia Maju

Soal Tim Sinkronisasi Prabowo, PAN: Itu Sifatnya Internal Gerindra, Bukan Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': 58,7 Persen Responden Anggap Penambahan Kementerian Berpotensi Tumpang-Tindih

Survei Litbang "Kompas": 58,7 Persen Responden Anggap Penambahan Kementerian Berpotensi Tumpang-Tindih

Nasional
Survei Litbang “Kompas”: Jumlah Kementerian Era Jokowi Dianggap Sudah Ideal

Survei Litbang “Kompas”: Jumlah Kementerian Era Jokowi Dianggap Sudah Ideal

Nasional
Gus Yahya Sebut PBNU Siap Kelola Tambang dari Negara

Gus Yahya Sebut PBNU Siap Kelola Tambang dari Negara

Nasional
Jokowi Tunjuk Basuki Hadimuljono Jadi Plt Kepala Otorita IKN

Jokowi Tunjuk Basuki Hadimuljono Jadi Plt Kepala Otorita IKN

Nasional
Pengamat: Anies Bisa Ditinggalkan Pemilihnya jika Terima Usungan PDI-P

Pengamat: Anies Bisa Ditinggalkan Pemilihnya jika Terima Usungan PDI-P

Nasional
Hadiri Kuliah Umum di UI, Hasto Duduk Berjejer dengan Rocky Gerung dan Novel Baswedan

Hadiri Kuliah Umum di UI, Hasto Duduk Berjejer dengan Rocky Gerung dan Novel Baswedan

Nasional
Survei Litbang “Kompas”: 34 Persen Responden Setuju Kementerian Ditambah

Survei Litbang “Kompas”: 34 Persen Responden Setuju Kementerian Ditambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com