Wapres JK: Pendirian LDKPI Jadi Perwujudan "Diplomasi Tangan di Atas"

KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) mengatakan pembentukan Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) atau Indonesian Agency for International Development (AID) merupakan salah satu perwujudan “diplomasi tangan di atas”.

"Pembentukan Indonesian AID ini sudah lama diperlukan, sebagai salah satu bentuk perwujudan 'diplomasi tangan di atas'," kata JK saat meresmikan pendirian lembaga tersebut  di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Jakarta, Jumat (18/10/2019).

Untuk itu, Indonesia akan terus mendorong kerja sama yang lebih erat dengan negara sahabat dan mitra pembangunan, sehingga menguatkan postur Indonesia sebagai negara pemberi bantuan internasional.

Selain JK, hadir dalam peresmian LDKPI adalah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) sekaligus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro.

Acara peresmian dihadiri pula para pejabat dari kementerian dan Lembaga, perwakilan dari negara sahabat, serta mitra pembangunan asing yang secara kontinyu berpartisipasi dalam Kerja Sama Pembangunan Negara Berkembang atau biasa disebut Kerja Sama Selatan-Selatan.

Baca juga: Jusuf Kalla Sebut Indonesia Sudah Gunakan Diplomasi Tangan Atas

Menlu Retno Marsudi menyampaikan LDKPI akan memperkokoh peran Indonesia dalam melaksanakan ketertiban dunia, melalui penguatan kerja sama pembangunan internasional.

Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani mengatakan komitmen Kementerian Keuangan untuk terus bekerja sama erat dengan Kementerian Luar Negeri dalam mendukung diplomasi Indonesia melalui pembentukan LDKPI.

Pembentukan Indonesian AID telah menjadi komitmen Pemerintah Indonesia dalam mendukung pembangunan dunia, terutama mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial.

Caranya adalah melalui pemberian hibah kepada pemerintah atau lembaga asing  yang saling memberikan manfaat.

Hingga saat ini, Pemerintah Indonesia telah menyelenggarakan tidak kurang dari 1.000 program kerja sama teknik dalam kerangka Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) dalam tiga bidang utama, yaitu pembangunan, good governance, dan ekonomi.