Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Imam Besar Istiqlal: Masyarakat Resah, Kita Gagal Urusi Persoalan Agama

Kompas.com - 17/10/2019, 17:25 WIB
Christoforus Ristianto,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar meminta pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin periode 2019-2024 menangani permasalahan terkait agama di Indonesia dengan baik.

Menurut dia, salah satu masalah yang jadi tantangan Jokowi yakni soal gerakan radikalisme di masyarakat atau kelompok tertentu. 

"Saya ingatkan bahwa masalah agama ini perlu dimanajemen dengan baik. Saya khawatir kalau kita membiarkan terhadap gerakan-gerakan radikalisme seperti yang sekarang sering kita lihat," ujar Nasaruddin saat memberikan pidato kebangsaan dalam acara yang digelar PARA Syndicate di Jakarta, Kamis (17/10/2019).

Baca juga: Penusukan Wiranto, Menteri Agama Minta Semua Pihak Gaungkan Moderasi Beragama

Nasaruddin menilai, perlu ada sistem proteksi secara mendasar terhadap ancaman gerakan dan ideologi radikalisme di Indonesia dalam pemerintahan Jokowi.

Akhir-akhir ini, menurut dia, masyarakat sedikit gusar karena maraknya gerakan atau paham radikalisme. 

"Akhir-akhir ini masyarakat sedikit resah. Kita gagal mengurusi permasalahan agama seperti munculnya paham atau gerakan radikalisme. Luar biasa perkembanganya, jadi kita harus ciptakan proteksi yang sangat bagus bagaimana harus ada re-Indonesia untuk kehidupan beragama di sini," papar dia. 

Baca juga: Said Aqil: Radikalisme di Indonesia Sudah Darurat

Nasaruddin mendorong pemerintah lewat Kementerian Agama mendalami dan menyaring ajaran dari luar yang masuk ke Indonesia.

Sebab, saat ini masyarakat mudah memperoleh informasi dari dunia maya. 

"Penting saat ini kita harus menata Indonesia, wujud masyarakat apa yang ingin kita bentuk, apakah garis keras, liberal, atau moderat. Kalau enggak punya blueprint-nya, bagaimana?" ucap dia.

"Sebelum ada agama atau aliran kepercayaan luar masuk ke Indonesia, harus ada proses peng-Indonesiaan lewat nilai-nilai Pancasila," kata dia.  

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Minta Basuki-Raja Juli Antoni Jamin Pembangunan IKN Tetap Cepat

Jokowi Minta Basuki-Raja Juli Antoni Jamin Pembangunan IKN Tetap Cepat

Nasional
Basuki Sebut Rencana Jokowi Berkantor di IKN Tetap On Schedule Meski Kepala Otorita Mundur

Basuki Sebut Rencana Jokowi Berkantor di IKN Tetap On Schedule Meski Kepala Otorita Mundur

Nasional
Basuki Bantah Kepala Otorita IKN Mundur karena Upacara 17 Agustus

Basuki Bantah Kepala Otorita IKN Mundur karena Upacara 17 Agustus

Nasional
SYL Tilap Uang Perjalanan Dinas Pegawai Kementan hingga 50 Persen

SYL Tilap Uang Perjalanan Dinas Pegawai Kementan hingga 50 Persen

Nasional
Profil Bambang Susantono, 2 Tahun Jabat Kepala Otorita IKN

Profil Bambang Susantono, 2 Tahun Jabat Kepala Otorita IKN

Nasional
Sempat Jadi Pengacara SYL, Febri Diansyah Dapat Uang Honor Rp 800 Juta

Sempat Jadi Pengacara SYL, Febri Diansyah Dapat Uang Honor Rp 800 Juta

Nasional
Basuki Bakal Putus Status Tanah IKN Usai Jadi Plt Kepala Otorita, Mau Dijual atau Disewakan

Basuki Bakal Putus Status Tanah IKN Usai Jadi Plt Kepala Otorita, Mau Dijual atau Disewakan

Nasional
Pemerintah Lanjutkan Bantuan Pangan Beras, tapi Tak sampai Desember

Pemerintah Lanjutkan Bantuan Pangan Beras, tapi Tak sampai Desember

Nasional
Saksi Sebut Penyidik KPK Sita Uang Miliaran Rupiah Usai Geledah Kamar SYL

Saksi Sebut Penyidik KPK Sita Uang Miliaran Rupiah Usai Geledah Kamar SYL

Nasional
PAN Tak Masalah Tim Sinkronisasi Prabowo Hanya Diisi Orang Gerindra

PAN Tak Masalah Tim Sinkronisasi Prabowo Hanya Diisi Orang Gerindra

Nasional
Istana Sebut Wakil Kepala Otorita IKN Sudah Lama Ingin Mundur

Istana Sebut Wakil Kepala Otorita IKN Sudah Lama Ingin Mundur

Nasional
Bambang Susantono Tak Jelaskan Alasan Mundur dari Kepala Otorita IKN

Bambang Susantono Tak Jelaskan Alasan Mundur dari Kepala Otorita IKN

Nasional
Soal Tim Sinkronisasi Prabowo, PAN: Itu Sifatnya Internal Gerindra, Bukan Koalisi Indonesia Maju

Soal Tim Sinkronisasi Prabowo, PAN: Itu Sifatnya Internal Gerindra, Bukan Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': 58,7 Persen Responden Anggap Penambahan Kementerian Berpotensi Tumpang-Tindih

Survei Litbang "Kompas": 58,7 Persen Responden Anggap Penambahan Kementerian Berpotensi Tumpang-Tindih

Nasional
Survei Litbang “Kompas”: Jumlah Kementerian Era Jokowi Dianggap Sudah Ideal

Survei Litbang “Kompas”: Jumlah Kementerian Era Jokowi Dianggap Sudah Ideal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com