Pemerintah Tegaskan Tak Minta Bantuan Negara Lain Tangani Persoalan Papua

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menegaskan tidak meminta bantuan negara lain dalam menangani persoalan kerusuhan di Papua dan Papua Barat.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto saat konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2019).

"Enggak ada minta tolong, minta tolong itu, ini kondisi negeri kita sendiri. Antarnegara, saling menghormati teritorial negara lain," tutur Wiranto.

Baca juga: Saat Rapat Paripurna, Anggota DPR Protes Cara Polisi Tangani Unjuk Rasa Terkait Isu Papua

Wiranto mengakui, Indonesia menganut kebijakan politik luar negeri bebas aktif.

Namun, Indonesia tidak ingin ada negara lain yang ikut mencampuri urusan dalam negeri.

Wiranto menegaskan bahwa persoalan di Papua dan Papua Barat merupakan urusan rumah tangga. Sebab, kedua wilayah merupakan bagian dari Indonesia.

"Ini kan urusan kita, urusan rumah tangga kita, Papua dan Papua Barat itu bagian sah dari timurnya Indonesia, seperti provinsi yang lain," ujarnya.

"Misal terjadi di Madura, masa saya minta tolong Perancis. Terjadi kerusuhan di Banten, minta Arab Saudi, minta tolong. Enggak bisa. Kita selesaikan sendiri," sambung Wiranto.

Seperti diberitakan, aksi solidaritas Papua muncul di berbagai kota di Provinsi Papua dan Papua Barat, seperti yang terjadi di Manokwari, Jayapura dan Sorong, Senin (19/8/2019).

Baca juga: Wiranto: 5 September Blokir Internet di Papua dan Papua Barat Dibuka

Unjuk rasa kemudian melebar ke Fakfak dan Timika, pada Rabu (21/9/2019). Demonstrasi di kedua tempat juga sempat terjadi kerusuhan.

Kemudian, kerusuhan terjadi di Deiyai pada Rabu (28/8/2019) dan di Jayapura pada Kamis (29/8/2019).

Aksi unjuk rasa ini merupakan dampak dari perlakuan diskriminatif dan tindak rasisme yang dialami mahasiswa asal Papua di Surabaya, Malang dan Semarang, dalam beberapa waktu terakhir.