Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Sebut Penggantian Mobil Kepresidenan Sudah Tepat

Kompas.com - 28/08/2019, 16:33 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai pengadaan mobil kepresidenan yang baru merupakan kebijakan yang tepat. Hal tersebut disampaikan Kalla menanggapi rencana penggantian mobil kepresidenan lantaran sudah berusia 10 tahun.

Kalla menyatakan mobil memiliki usia operasional. Jika sudah melebihi batas usia operasional, mobil menjadi tak layak pakai.

Kalla mengungkapkan sedianya pemerintahan sebelumnya telah memutuskan mengganti mobil dinas kepresidenan. Namun ia dan Presiden Joko Widodo memilih menggunakan mobil yang lama.

Baca juga: Jokowi Pakai Mobil Dinas Baru? Ini Deretan Mobil Dinas Para Pemimpin Dunia

"Mobil kan ada umur teknisnya untuk dipakai. Jadi lima tahun lalu sebenarnya sudah diputuskan diganti oleh pemerintahan yang lama, tapi kami tetap memakai itu, itu sudah menghemat lima tahun kan," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (27/8/2019).

Diberitakan sebelumnya, Istana memutuskan untuk mengganti mobil kepresidenan. Presiden Joko Widodo juga turut memberi pertimbangan dalam pengadaan mobil dinas kepresidenan yang baru. Hal ini diakui oleh Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono

"Ya pertimbangannya keamanan kan ada. Di dalam kabin juga kita bisa membaca, dan melihat kriteria tertentu yang mungkin tidak bisa kita sampaikan di sini," kata Heru di Jakarta, Jumat (23/8/2019).

Berdasarkan pertimbangan teknis dari Biro Umum Kementerian Sekretariat Negara serta tambahan masukan dari Presiden Jokowi, maka Mercedes Benz kembali dipilih.

Heru mengakui BMW juga ikut menawarkan produknya, namun akhirnya tersisih.

"Ya dua merek itu yang terbaik dan tentunya after sales sevice-nya yang sudah bisa teruji," kata Heru.

Mercedes-Benz Indonesia yang dipilih oleh Istana akan menyiapkan dua mobil Mercedes-Benz S 600 Guard untuk kendaraan dinas baru Presiden Joko Widodo.

Ke-dua mobil terbaru ini akan menjadi kendaraan inti yang digunakan presiden dan wakil presiden.

Baca juga: Berapa Harga Mobil Dinas Jokowi Mercy S600 Guard?

Menurut dia, proses pembelian saat ini sudah selesai dan dua unit mobil itu akan segera didatangkan.

"Ya kalau datangnya akhir tahun ya mungkin awal tahun (mulai digunakan)," kata dia.

Sementara Mercedes-Benz S 600 Pullman Guard model sebelumnya yang berjumlah delapan buah akan dijadikan sebagai kendaraan cadangan.

Heru menyebut kedelapan mobil warisan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu kerap mengalami kerusakan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com