Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Listrik Padam, Ketua Komisi VII: Menteri BUMN dan ESDM Saja Diganti

Kompas.com - 06/08/2019, 06:43 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu mengatakan, tak hanya Direksi PLN yang harus bertanggung jawab atas peristiwa pemadaman listrik yang terjadi di wilayah Jabodetabek, Jawa Barat, dan Jawa Tengah pada Minggu (4/8/2019).

Menurut dia, menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan harus ikut bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.

"Itu tanggang jawab Menteri BUMN dan Menteri ESDM. Menterinya saja sekalian diganti," kata Gus Irawan saat dihubungi wartawan, Senin (5/8/2019).

Baca juga: Dampak Mati Listrik Se-Jabodetabek, Warga di Bogor Rebutan Air Bersih

Gus Irawan mengatakan, presiden memiliki kewenangan untuk mengganti menteri yang tidak sesuai kebutuhan presiden agar program kerja tetap berjalan dengan baik.

"Lagian kan Presiden akan lanjut, beliau bisa ganti menteri yang tidak perform agar program bagi mencapai visi, misi yang dijanjikan dalam masa kampanye segera dijalankan tanpa harus menunggu periode berjalan berakhir," ujar dia.

Ia juga mengatakan, persoalan pemadaman listrik itu merupakan persoalan yang serius.

Gus Irawan khawatir, tidak adanya Dirut defenitif PLN menjadi salah satu persoalan di balik peristiwa pemadaman tersebut.

"Presiden pun menaruh perhatian hingga datangi direktur PLN. Saya khawatir dengan tidak adanya Dirut defenitif PLN, sehingga tidak ada yang berani ambil inisiatif," tuturnya.

Selanjutnya, Gus Irawan mengatakan, kejadian pemadaman listrik secara masal itu tak boleh kembali terulang.

Ia mengatakan, PLN harus membuat contingency plan dan system control agar apabila ada masalah tidak berdampak luas.

Baca juga: Ketika Lampu Mati di Wilayah Jawa Jadi Sorotan Media Internasional

Diberitakan sebelumnya, Jabodetabek dan sebagian Jawa Barat serta Jawa Tengah mengalami mati listrik lebih dari enam jam.

Bahkan, hingga Senin pagi ini, masih ada sejumlah wilayah yang belum teraliri listrik secara normal.

Minggu sore, Executive Vice President Corporate Communication & CSR PLN I Made Suprateka mengatakan, pemadaman listrik ini terjadi karena gangguan pada sistem transmisi.

Sementara itu, Plt Direktur Utama PT PLN Sripeni Inten Cahyani pada Minggu sore menyampaikan, pemadaman listrik ini terjadi akibat gangguan pada sisi transmisi ungaran dan pemalang berkapasitas 500 KV.

Baca juga: Soal Listrik Padam, Polisi Tak Temukan Human Error atau Sabotase

Gangguan itu menyebabkan gagal transfer energi dari timur ke barat sehingga terjadi gangguan ke seluruh pembangkit di sisi tengah dan barat Pulau Jawa.

Gangguan tersebut mengakibatkan aliran listrik di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), serta sebagian wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah mengalami pemadaman listrik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

Nasional
Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Nasional
Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Nasional
PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

Nasional
Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com