Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Impor Masih Tinggi, DPR Minta Pemerintah Serius Penuhi Kebutuhan Bawang Putih

Kompas.com - 16/07/2019, 19:24 WIB
Mikhael Gewati

Penulis

KOMPAS.com - Anggota Komisi IV DPR Hasanuddin AS meminta pemerintah serius memenuhi kebutuhan bawang putih di Indonesia. 

Politisi Fraksi PPP ini mengatakan seperti itu, karena selama ini impor bawang putih tak terhindarkan.

"Produksi dalam negeri hanya mampu memenuhi 5 persen kebutuhan nasional dan sisanya sebanyak 95 persen dipenuhi dengan impor," kata Hasanuddin seperti dalam keterangan tertulisnya.

Hasanuddin sendiri mengatakan itu saat meninjau dan melakukan panen raya sentra pertanian bawang putih di Desa Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (13/7/2019).

Baca jugaAnies Sebut Pemprov DKI Diizinkan Impor Bawang Putih

Lebih lanjut, ia menjelaskan sebenarnya program swasembada bawang putih telah dimulai sejak 2018.

Ketika itu Kementerian Pertanian (Kementan) menggalakkan penanaman 11.000 hektar (ha) lahan untuk benih bawang putih. Pada 2019 jumlah tersebut akan ditambah menjadi sekitar 20 hingga 30 ha.

“Program ini harus terus berlanjut hingga tahun 2021 dengan target luas lahan bawang putih menjadi 100.000 ha. Dengan begitu target swasembada bawang putih bisa dicapai pada akhir 2021,” kata dia. 

Menurut politisi daerah pimilihan (dapil) Sumatera Barat I itu, jika ingin mewujudkan swasembada bawang putih, maka Indonesia membutuhkan 60.000 ha lahan tanam.

Baca jugaIni Cara Kementan Ubah Impor Bawang Putih Jadi Swasembada

“Jika dalam Kementan ingin mewujudkan swasembada bawang putih dalam waktu satu hingga dua tahun ke depan, pemerintah harus benar-benar serius mengawal program tersebut. Pungkasnya

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada 2017 hanya ada 19.500 ton bawang putih yang dihasilkan oleh lahan seluas 2.146 ha.

Jumlah ini menyusut jika dibandingkan pada 2016 yang mampu memproduksi 21.150 ton bawang putih di lahan 2.407 ha.

Jika dihitung, memang produktivitasnya ada di kisaran 10 ton per ha. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com