Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

6 Pemda Dapat Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Kompas.com - 03/07/2019, 13:02 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla menyerahkan Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada pemerintah daerah yang mendukung terselenggaranya program tersebut. Penghargaan itu diserahkan di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (3/7/2019).

Saat menyerahkannya, Kalla mengatakan penyerahan Anugerah Paritrana ini untuk menghargai pemerintah daerah yang disipilin dalam menyelenggarakan dan mengimplementasikan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

"Penghargaan ini bermakna tentu BPJS dan pemerintah menghargai upaya daripada perusahaan-perusahaan dan pemda (pemerintah daerah) untuk tetap menjaga cara bagaimana menyejahterahkan para pekerja," kata Kalla.

Baca juga: Alasan Indonesia Dukung Pendirian Pusat Studi Ketenagakerjaan Negara Islam

Pemerintah daerah yang mendapatkan Anugerah Paritrana ialah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung. Adapun pemerintah kota yang memperoleh Anugeran Paritrana ialah Makassar, Bitung, dan Tanjung Pinang.

Ia menambahkan negara yang maju selalu berusaha menyejahterakan para pekerjanya. Sebab, mereka tak hanya menganggap pekerja sebagai buruh, tetapi juga anggota keluarga.

Selain dengan menyelenggarakan BPJS, Kalla mengatakan pemerintah juga terus berupaya meningkatkan kesejahteraan para pekerja dengan meningkatkan upah minimum regional (UMR).

Dalam kesempatan tersebut, penghargaan Paritrana juga diberikan kepada para perusahaan dari skala kecil hingga besar, khususnya bagi mereka yang patuh dalam menyelenggarakan jaminan ketenagakerjaan sosial.

Baca juga: Dorong BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Layanan, Menaker Beri Solusi

Wapres berharap penghargaan yang diberikan kepada para perusahaan tersebut menjadi motivasi bagi mereka untuk terus menyelenggarakan jaminan ketenagakerjaan sosial bagi para pekerjanya.

"Kalau perusahaan kecil saja disiplin dalam memberikan kesejahteraan kepada pekerja, apalagi perusahaan menengah. Kalau perusahaan menengah bisa, apalagi perusahaan besar yang lebih teratur usahanya," ujar Kalla.

"Karena upaya menyejahterahkan pekerja tentu cara kita juga mendekatkan produktivitas," lanjut Wapres.

Kompas TV Wakil Presiden Jusuf Kalla, Kamis (4/7) mendatang akan mengundang Wakil Presiden Terpilih, Ma'ruf Amin ke Kantor Wakil Presiden. Kalla akan memberikan informasi apa saja tugas Wapres. Selain menjelaskan apa tugas Wakil Presiden, JK juga akan menjelaskan masalah yang harus diselesaikan Wakil Presiden. Untuk memperlancar pekerjaannya Wapres yang baru harus terlebih dahulu mengetahui tugas wewenang dan kewajiban Wapres. #WakilPresiden #JusufKalla #MarufAmin
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com