Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kompolnas Minta Polri Lebih Perhatikan Penempatan Personel di Luar Jawa

Kompas.com - 03/07/2019, 09:24 WIB
Devina Halim,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) RI meminta polisi lebih memperhatikan penempatan personel di luar daerah Jawa.

Hal ini disampaikan dalam rangka memperingati Hari Ke-73 Bhayangkara yang jatuh pada 1 Juli, sekaligus tiga tahun kepemimpinan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian.

"Diharapkan pimpinan Polri memprioritaskan penempatan SDM yang berkualitas, dengan kuantitas yang mampu memenuhi kebutuhan di wilayah setempat, dan kesejahteraan yang lebih baik," kata Poengky melalui keterangan tertulis, Selasa (2/7/2019).

Ia mengatakan bahwa personel Polri yang berada di luar Pulau Jawa masih kurang, baik dalam segi kualitas maupun kuantitas.

Kompolnas mencontohkan, hanya 40 hingga 50 persen kebutuhan personel yang terpenuhi di daerah Indonesia Timur.

Poengky juga berharap bahwa Polri turut memberikan pelatihan soal profesionalitas kepada personel di daerah.

"Misalnya polda-polda yang berada di wilayah Indonesia Timur yang rata-rata hanya terpenuhi antara 40 persen hingga 50 persen dari kebutuhan. Demikian pula dengan profesionalitasnya yang masih membutuhkan banyak pelatihan," ujarnya.

Baca juga: Keluhan Masyarakat Turun, Polri Dinilai Kompolnas Bekerja Lebih Baik

Selain itu, Kompolnas juga mencatat adanya peningkatan kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

Poengky mengacu pada survei Litbang Kompas yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap Polri meningkat dari 63,2 persen pada 2016, kemudian 70,2 persen pada 2017, hingga menjadi 82,9 persen pada 2018.

Kompolnas juga mengutip survei yang dilakukan Alvara Research Center pada Mei 2018. Survei tersebut menunjukkan kepercayaan publik terhadap Polri sebesar 78,8 persen.

Poengky menilai, hal itu ada kaitannya dengan capaian Polri, contohnya turut menyukseskan Asian Games 2018, Asian Para-Games 2018, hingga Pemilu Serentak 2019.

Kemudian, Kompolnas juga memberi catatan positif terhadap netralitas Polri selama Pilkada tahun 2017, 2018, dan Pemilu 2019.

"Polri juga mampu melindungi masyarakat dari ancaman pemecah-belahan masyarakat melalui cara-cara ujaran kebencian baik yang dilakukan langsung maupun melalui media sosial, dengan cara menangkap para pelakunya dan memproses sesuai hukum yang berlaku," ujarnya.

Tak hanya itu, Kompolnas mengapresiasi soliditas TNI-Polri dalam menjaga keamanan bangsa. Hal lain yang menjadi catatan positif adalah peningkatan pelayanan berbasis IT dan kelanjutan reformasi Polri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Nasional
Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Nasional
Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Nasional
Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Nasional
Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com