Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Bertemu Alumni Perguruan Tinggi yang Mendukungnya di Pilpres

Kompas.com - 18/06/2019, 21:31 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo bertemu dengan para alumni perguruan tinggi yang mendukungnya di pemilihan presiden 2019. Pertemuan berlangsung tertutup di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/6/2019).

Koordinator Nasional Komunitas Alumni Perguruan Tinggi pendukung Jokowi, Ammarsyah, menyebut ada 42 orang alumni yang diundang bertemu Kepala Negara.

"Ada 42 orang dari semua perguruan tinggi dari ujung timur dan barat. Alumni perguruan tinggi dan alumni SMA yang mendukung Pak Presiden. Relawan dari sisi alumni perguruan tinggi," kata Ammarsyah usai pertemuan, Selasa petang.

Baca juga: Bertemu Presiden Jokowi, Khofifah Minta Tambahan Exit Toll di Jatim

Ammarsyah yang merupakan alumnus ITB ini menyebut, dalam pertemuan tersebut para alumni memberi banyak masukan. Salah satunya terkait bagaimana pemerintah seharusnya menangani gerakan radikalisme.

"Kalau dulu kita di 80-an mungkin dianggap orang radikal, yang kita komplain persoalan kepemimpinan yang tak efektif dan amanah. Tapi hari ini mereka ini melakukan sesuatu yang membahayakan sendi berbangsa bernegara. Jadi pesan kami ke Presiden, tolong kali ini enggak masalah lah kita lebih tegas untuk negara," kata Ammarsyah.

Baca juga: Saat BW dan Tim Hukum Jokowi Berdebat soal Perlindungan Saksi

Ammarsyah menyebut setelah pertemuan dengan Jokowi, para alumni akan melakukan forum group discussion (FGD). FGD itu lalu akan dituangkan dalam kertas kerja sebagai masukan konkret untuk pemerintahan Jokowi.

Saat ditanya apakah para alumni ini juga bersedia membantu pemerintah dari dalam lewat posisi menteri atau komisaris BUMN, Ammarsyah menjawab bahwa mereka selalu siap apabila ditugaskan oleh Presiden.

"Kalau ditugasin sama Presiden ya kita siap-siap saja. Tapi kita tidak berpretensi. Intinya kita mengawal janji presiden lima tahun ke depan," kata dia.

Kompas TV Kuasa hukum TKN Jokowi-Ma'ruf juga menyebut bahwa semua dalil pemohon atau BPN Prabowo-Sandi yang didasarkan pada bias antipetahana dalil-dalil itu dinilai mengeksploitasi kelemahan pemerintah untuk mendegradasi kapasitas petahana terutama dalam penggunaan apbn yang menguntungkan calon petahana. Dalil ini pun dianggap tidak beralasan karena ada fungsi pengawasan dari DPR yang meliputi anggota partai pendukung Prabowo-Sandi. #SidangSengketaPilpres #Bawaslu #KPU
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menteri KKP: Lahan 'Idle' 78.000 Hektare di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Menteri KKP: Lahan "Idle" 78.000 Hektare di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Nasional
Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Nasional
Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Nasional
Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Nasional
Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Nasional
Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Nasional
Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Nasional
Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Nasional
Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com