Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Khofifah Minta MRT dan LRT ke Jokowi

Kompas.com - 18/06/2019, 17:25 WIB
Ihsanuddin,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/6/2019). Khofifah meminta agar dibangun transportasi massal seperti Mass Rapid Transit (MRT) hingga Light Rail Transit (LRT) yang akan menghubungkan sejumlah wilayah di Jawa Timur.

Daerah-daerah yang dimaksud yakni Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan atau yang biasa disingkat Gerbangkertosusila. Menurut Khofifah, daerah-daerah tersebut membutuhkan transportasi publik untuk menjadi daerah megapolitan.

"Kami berharap ini akan mendapat percepatan pada proses pentahapannya, termasuk di dalamnya opsi kemungkinan LRT, MRT," kata Khofifah usai bertemu Presiden.

Baca juga: Bertemu Jokowi di Istana, Khofifah Jalan Kaki 1 Kilometer

Khofifah mengatakan, saat ini wilayah Gerbangkertosusila sebenarnya sudah terhubung dengan kereta komuter. Namun, Ia menilai transportasi umum tersebut belum cukup. Kendati demikian untuk solusi jangka pendek, ia juga meminta gerbong komuter ditambah agar tidak terlalu padat penumpang.

"Kemungkinan menambah dulu gerbong-gerbong komuter, karena itu memang sudah kebutuhan yang mendesak bagi gerbangkertosusila," kata dia.

Menurut mantan Menteri Sosial ini, Presiden menyambut baik usul agar menambah gerbong komuter. Presiden bahkan meminta Khofifah untuk memesan langsung dari PT Industri Kereta Api.

Namun untuk MRT dan LRT, Jokowi menyebut bahwa biayanya cukup mahal.

"Kita hitung MRT menurut Pak Presiden itu lumayan mahal karena per kilometer menurut pak Presiden itu bisa sampai Rp 1,2 Triliun, kalau LRT Rp 426m, ada opsi-opsi yang mendesak yang bisa kita ambil, misalnya adalah nambah gerbong untuk kereta komuter," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Nasional
Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Nasional
Menteri KP: Lahan 'Idle' 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Menteri KP: Lahan "Idle" 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Nasional
Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Nasional
Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Nasional
Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Nasional
Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Nasional
Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Nasional
Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Nasional
Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Nasional
Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com