Presiden Minta Pihak yang Temukan Pelanggaran Netralitas ASN dan Polri Melapor

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta seluruh pihak agar melaporkan temuan adanya ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN) dan aparat keamanan ke pihak berwenang.

Presiden menanggapai pertanyaan terkait adanya tudingan ketidaknetralan ASN dan Polri.

"Karena kan bisa saja ASN ini terlalu semangat, mendukung 01 atau 02, bisa saja," kata Jokowi dalam wawancara dengan Wakil Pemimpin Umum harian Kompas Budiman Tanuredjo yang disiarkan Kompas TV, Kamis (18/4/2019).

Baca juga: Kubu Prabowo-Sandiaga Berharap Kapolri dan Panglima TNI Penuhi Janjinya soal Netralitas

Menurut Jokowi, jumlah ASN di Indonesia relatif besar, yakni 3,5 juta orang. Begitu pun juga aparat keamanan yang tak sedikit.

"Bisa lah satu dua yang seperti itu (tidak netral)," ujar Jokowi.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menanggapi tudingan adanya kecurangan dalam pemilu 2019 dari kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Jokowi mempersilakan kubu Prabowo untuk menempuh mekanisme hukum yang berlaku.

"Kalau memang ada kecurangan yang dirugikan salurkan lewat mekanisme yang ada, laporkan ke Bawaslu bisa, ke MK (Mahkamah Konstitusi) bisa," kata Jokowi. 

Baca juga: Bawaslu Catat 165 Kasus Pelanggaran Netralitas ASN

"Jalur-jalur sepeti ini yang harus kita lakukan dan kenalkan ke masyarakat," sambung capres petahana ini.

Jokowi menjelaskan, penyelenggaraan pemilu di negara sebesar Indonesia bukan lah hal mudah. Ada 800.000 tempat pemungutan suara yang tersebar di 17.000 pulau. Oleh karena itu wajar jika ada permasalahan terkait logistik dan masalah teknis lainnya.

Namun Jokowi sendiri menilai pelaksanaan pemilu 17 April kemarin berjalan baik.

"Kita apresiasi kerja keras KPU, bawaslu dan DKPP," kata dia.