Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Partai Berkarya Optimalkan Caleg Bantu Saksi Kawal Pemungutan Suara di TPS

Kompas.com - 16/04/2019, 11:58 WIB
Christoforus Ristianto,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya, Badaruddin Andi Picunang, mengatakan, partainya tidak hanya mengandalkan saksi untuk mengawal proses pemungutan suara di TPS, tetapi juga mengoptimalkan calon legislatifnya.

"Tidak hanya saksi, tapi caleg dan pengurus di dapilnya diminta mengawal suara dari TPS hingga rapat pleno di kecamatan," ujar Badaruddin kepada Kompas.com, Selasa (16/4/2019).

Saksi dan caleg partai mulai dari tingkat DPR hingga DPRD kabupaten/kota, juga bertugas melaporkan hasil pemungutan suara di TPS ke pusat data partai melalui aplikasi.

Badaruddin mengungkapkan, ada beberapa aplikasi yang digunakan untuk menjadi medium melaporkan hasil pemungutan suara di TPS oleh saksi dan caleg.

Baca juga: Kampanye Damai, Caleg Partai Berkarya Lepas Ribuan Merpati

Meski demikian, ia enggan menyebutkan apa saja aplikasi yang digunakan tersebut.

"Aplikasi ada beberapa, ada yang umum, ada yang spesifik per dapil. Tapi maaf belum bisa dipublikasikan ya namanya, rahasia dapur," kata dia.

Dari beberapa hari sebelumnya, seperti diungkapkan Badaruddin, Partai Berkarya sudah menyiapkan caleg dan pengurus tingkat provinsi hingga kabupaten untuk mengawal proses pemungutan suara di TPS. Telah disiapkan juga satu saksi per TPS.

Namun demikian, Badaruddin menyebutkan, ada sekitar 10 persen dari total TPS di seluruh daerah yang tidak diwakili saksi oleh partai.

Baca juga: Partai Berkarya Tetap Optimistis Lolos ke DPR, meski Elektabilitas 0,5 Persen

"Kami tidak mengirim saksi sekitar 10 persen dari jumlah 80.000-an TPS. Itu karena di TPS yang bersangkutan tidak ada caleg dari partai kami, makanya kami hanya mengandalkan petugas Bawaslu saja," papar Badaruddin.

Adapun, untuk biaya saksi bervariasi. Ia mengakui, biaya yang dikeluarkan caleg kepada saksi hanya untuk transportasi dan konsumsi saja.

Nominalnya pun disesuaikan dengan kondisi wilayah dan daerah TPS serta kesanggupan caleg.

"Yang wajar-wajar saja, tidak lebih dari Rp 300.000 per TPS. Sumbernya gotong royong dari para caleg," jelas dia.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Bingung Pilih Caleg?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com